<div class="pf-content"><p dir="ltr">NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan nomor urut 1, Andi M. Akbar dan Serfianus, terus aktif mendengar aspirasi masyarakat dalam rangkaian kampanye mereka. Salah satu kunjungan terbaru mereka dilakukan di Desa Sei Nyamuk, Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, (13/10/24), di mana mereka bertemu langsung dengan kelompok nelayan setempat.</p>
<p dir="ltr">Dalam pertemuan tersebut, Andi M. Akbar menyerap berbagai keluhan dan tantangan yang dihadapi oleh para nelayan di wilayah tersebut, khususnya terkait bantuan perikanan yang selama ini sulit diperoleh.</p>
<p dir="ltr">Di tengah diskusi yang hangat, para nelayan mengeluhkan bahwa mereka tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Masalah utama yang dihadapi adalah ketidaklengkapan dokumen kelompok nelayan, yang menjadi syarat untuk memperoleh bantuan.</p>
<p dir="ltr">Aminah, salah satu pelaku usaha mikro di Desa Sei Nyamuk, menjelaskan bahwa suaminya sering kali kecewa karena meskipun mereka tergabung dalam kelompok nelayan, bantuan perikanan tak kunjung mereka terima.</p>
<p dir="ltr">Aminah mengungkapkan bahwa setelah diteliti lebih lanjut, ternyata masalah terletak pada dokumen kelompok yang tidak lengkap.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Untuk mendapatkan bantuan, kelompok nelayan harus memiliki dokumen yang lengkap. Bukan hanya sekadar membentuk kelompok, lalu bubar begitu saja, tetapi harus konsisten dalam melengkapi semua administrasi yang diperlukan,&#8221; ungkapnya.</p>
<p dir="ltr">Thamrin, Ketua Kelompok Nelayan Sei Nyamuk, turut memberikan pendapatnya. Menurutnya, salah satu penyebab utama mengapa kelompok nelayan sering kali tidak mendapatkan bantuan adalah kurangnya komunikasi yang baik antara pihak yang bertanggung jawab dan para nelayan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara ketua, sekretaris, dan bendahara kelompok dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan.</p>
<p dir="ltr">“Kelompok yang tidak terdaftar di Dinas Perikanan tidak akan tercatat dalam data mereka, sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan,” jelas Thamrin. Ia juga bersedia membantu nelayan lain yang kesulitan mengurus dokumen kelompok mereka, karena ia sendiri pernah merasakan betapa sulitnya menjalani proses tersebut tanpa kelengkapan dokumen.</p>
<p dir="ltr">Kehadiran Andi M. Akbar dalam pertemuan tersebut disambut dengan harapan besar oleh para nelayan. Ia menanggapi keluhan para nelayan dengan tegas dan solutif. Menurut Andi, evaluasi mendalam terhadap kelompok nelayan dan penyuluh perikanan sangat diperlukan. Ia menekankan pentingnya keberadaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang aktif dalam mendampingi nelayan untuk memastikan semua persyaratan administrasi terpenuhi.</p>
<p dir="ltr">Andi M. Akbar juga menyinggung pentingnya peran pemerintah dalam membantu nelayan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengalihkan banyak kewenangan kelautan ke pemerintah pusat membuat beberapa prosedur menjadi lebih rumit. Namun, Andi berjanji akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar masalah-masalah perizinan dan administrasi yang dihadapi nelayan bisa diatasi dengan cepat.</p>
<p dir="ltr">“Kami akan mengevaluasi satu per satu kelompok nelayan yang sudah terdaftar di Dinas. Penyuluh harus lebih aktif mendampingi nelayan untuk memastikan bantuan yang diterima tepat sasaran dan sesuai kebutuhan,” ujar Andi.</p>
<figure id="attachment_51059" aria-describedby="caption-attachment-51059" style="width: 2560px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-51059" src="https://kaltaraaktual.com/wp-content/uploads/2024/10/IMG-20241016-WA0580_1729084955778-scaled.jpeg" alt="" width="2560" height="1706" /><figcaption id="caption-attachment-51059" class="wp-caption-text">Salah satu petani rumput laut yang bertanya kepada calon Bupati Nunukan nomor urut 1, Andi M Akbar.</figcaption></figure>
<p dir="ltr">Selain itu, Andi juga berkomitmen untuk menambah fasilitas bagi nelayan di tingkat lokal. Menurutnya, adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi di Kabupaten Nunukan, khususnya yang menangani konservasi dan kelautan, adalah langkah yang baik, tetapi masih perlu dioptimalkan. Ia menyayangkan bahwa posisi di UPTD tersebut belum terisi, padahal kehadiran pejabat yang kompeten sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah nelayan di lapangan.</p>
<p dir="ltr">Di sisi lain, nelayan di Desa Pancang juga mengeluhkan masalah yang serupa. Sebagian besar dari mereka, sekitar 70-80 persen, belum memiliki dokumen yang lengkap untuk menjalankan kegiatan melaut. Kendala ini bukan karena mereka enggan mengurus, melainkan karena kurangnya informasi dan bimbingan dari pihak berwenang.</p>
<p dir="ltr">Salah satu solusi yang diajukan oleh Andi adalah memperbanyak program-program pemerintah yang langsung turun ke lapangan untuk membantu nelayan mengurus dokumen, seperti surat ukur kapal yang sering kali sulit dibuat. Andi menyoroti pentingnya keberadaan tim pendamping yang bisa membantu nelayan dalam memahami dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan agar mereka bisa melaut dengan aman dan legal.</p>
<p dir="ltr">Para nelayan juga mengungkapkan keprihatinan mereka tentang bantuan peralatan yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.</p>
<p dir="ltr">Andi Akbar menegaskan pentingnya mendengarkan kebutuhan nelayan secara langsung sebelum memutuskan jenis bantuan yang akan diberikan. “Kita harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan adalah alat tangkap yang memang dibutuhkan, bukan yang hanya akan dijual karena tidak bisa digunakan,” tegasnya.</p>
<p dir="ltr">Di akhir pertemuan, Andi M. Akbar berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi bantuan dan memastikan tidak ada kelompok yang merasa dianaktirikan. Ia juga menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi bantuan agar semua anggota kelompok nelayan dapat merasakan manfaatnya.</p>
<p dir="ltr">“Ini bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah daerah, DPRD, dan dinas terkait harus bekerja sama untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat. Jika kita tidak bersinergi, masalah ini akan terus berulang,” kata Andi Akbar.</p>
<p dir="ltr">Ia juga meminta dukungan masyarakat untuk tetap aktif menyampaikan aspirasi dan usulan kepada pemerintah. Menurutnya, pemerintah akan lebih mudah memahami kebutuhan masyarakat jika ada komunikasi yang baik antara nelayan, kelompok, dan pemerintah.</p>
<p dir="ltr">Dengan penuh semangat, Andi M. Akbar menutup pertemuan dengan harapan bahwa jika ia terpilih, masalah-masalah yang selama ini dihadapi oleh nelayan, terutama terkait administrasi dan perizinan, dapat diselesaikan dengan baik.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Jika kita bersatu, semua nelayan akan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, dan kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,&#8221; pungkasnya.</p>
<p dir="ltr">Masyarakat nelayan Sebatik Timur pun berharap besar kepada Andi M. Akbar dan Serfianus untuk membawa perubahan nyata bagi mereka. Dukungan dari pemerintah dan kemauan masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki sistem dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam memajukan sektor perikanan di Nunukan. (adv)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-aligncenter">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button-md.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 194px;height: 30px;" />
 </a>
 </div></div>
TANA TIDUNG, Kaltaraaktual.com– Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 dan Hari Kesatuan…
TARAKAN, Kaltaraaktual.com- SiDokkes Polres Tarakan menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis khusus bagi pengemudi ojek online.…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Siti Rabiah, warga Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan…
NUNUKAN, Kaltaraaktual.com - DPRD Kabupaten Nunukan meminta Pemerintah Daerah agar tidak hanya fokus pada peningkatan…
NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, H. Firman, mendorong Dinas Pendapatan Daerah agar mempermudah akses…
NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad mansur meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera…
Leave a Comment