Kaltara aktual. Com, TANJUNG SELOR – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai berdampak pada daerah. Pemerintah daerah harus menghadapi penurunan kapasitas anggaran dalam APBD, sehingga dituntut lebih selektif dalam menentukan program pembangunan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara, Hj. Aluh Berlian, menilai kondisi tersebut harus disikapi dengan kebijakan yang tepat, terutama dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Menurutnya, tidak semua program dapat dijalankan di tengah keterbatasan anggaran.
“Di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut lebih bijaksana dalam mengelola anggaran serta memprioritaskan program yang benar-benar penting,” ujar Aluh Berlian.
Ia mengungkapkan, kondisi perekonomian masyarakat saat ini juga belum sepenuhnya pulih. Karena itu, kebijakan pemerintah daerah harus benar-benar mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan kemitraan yang tidak bisa dipisahkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.
“Pemerintah dan masyarakat itu mitra. Pemerintah harus mampu menyejahterakan masyarakatnya,” tegasnya. (adv)
