TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Utara, H. Ladullah, mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mempercepat reformasi birokrasi, khususnya dalam penataan manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Ladullah, manajemen ASN yang ideal harus berbasis kompetensi, profesionalitas, dan kesesuaian penempatan jabatan. Ia menilai masih terdapat posisi strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum diisi pejabat definitif, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan publik.
“Penempatan ASN harus sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Jangan sampai ada kekosongan jabatan yang tak definitif dan terlalu lama karena itu berdampak pada kinerja pemerintahan. Semoga paling lambat setelah lebaran Idul Fitri tahuni ini dinamika tersebut bisa dituntaskan,” ujarnya, Selasa, (03/03/26).
Politikus partai PKS itu juga mendorong agar Pemprov Kaltara segera menggelar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau open bidding untuk mengisi posisi kepala OPD yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt) termasuk bidang-bidang tertentu jika ada yang di Plt. Menurutnya, proses seleksi yang transparan dan profesional menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi.
Ia menekankan, sebelum melakukan pengisian jabatan secara definitif, pemerintah perlu menata ulang struktur dan kebutuhan organisasi agar pengisian posisi benar-benar berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
“Seleksi JPT harus dilaksanakan lebih dahulu agar kepala OPD yang terpilih memiliki legitimasi dan kepastian hukum dalam menjalankan program. Dengan pejabat definitif, arah kebijakan akan lebih fokus dan terukur dan bisa membuka ruang kepastian bekerja membantu program Kepala Daerah dengan maksimal,” katanya.
Komisi I DPRD Kaltara, lanjut Ladullah, akan terus mengawal proses reformasi birokrasi ini, termasuk memastikan sistem merit berjalan dengan baik dalam manajemen ASN. Ia berharap langkah tersebut mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kaltara.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar wacana. Ini kebutuhan mendesak agar pemerintahan berjalan efektif, profesional, dan akuntabel,” tutupnya.
