NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Satu tahun masa pemerintahan Bupati Nunukan, yakni 20 Februari 2025 dan sekarang tepat setahun perjalanannya, sorotan terhadap pembangunan di kawasan perbatasan pedalaman kembali menguat. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Nunukan menilai ketimpangan pembangunan di wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga masih belum terurai secara konkret.
Ketua Umum HMI Cabang Nunukan, Andi Baso, menyatakan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah tidak semestinya berhenti pada laporan administratif. Penilaian publik, kata dia, harus bertumpu pada kondisi riil infrastruktur dasar, akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta konektivitas antarperkampungan di kawasan perbatasan pedalaman.
“Perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda negara. Jika pembangunan masih tertinggal, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan serius. Ketimpangan yang dibiarkan berlarut akan menjadi beban panjang,” ujar Andi dalam keterangannya di Nunukan.
Baso mengakui sebagian kewenangan pembangunan berada pada pemerintah pusat dan provinsi. Namun, menurut dia, kepemimpinan daerah semestinya tercermin dari kemampuan memperjuangkan alokasi anggaran dan program lintas pemerintahan. Dalih keterbatasan kewenangan, kata Andi, tidak cukup menjawab keresahan masyarakat perbatasan yang hingga kini masih menghadapi keterisolasian dan minimnya sarana publik.
“Sejarah akan mencatat keberanian pemimpin memperjuangkan rakyat di tapal batas, bukan banyaknya alasan administratif. Pemerintah daerah bersama DPRD perlu menunjukkan keberpihakan melalui kebijakan anggaran dan fungsi pengawasan yang mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan warga perbatasan,” katanya.
HMI Cabang Nunukan memandang wilayah perbatasan pedalaman harus ditempatkan sebagai prioritas strategis pembangunan daerah, bukan sekadar agenda pelengkap menjelang momentum politik. Eksekutif daerah juga dinilai perlu mengambil peran lebih aktif dalam memimpin perjuangan politik anggaran dan kebijakan ke tingkat pusat dan provinsi secara konsisten dan terukur.
Organisasi mahasiswa itu turut menilai DPRD Kabupaten Nunukan memikul tanggung jawab politik yang tidak terpisahkan, khususnya dalam memastikan fungsi anggaran, pengawasan, dan representasi benar-benar berpihak pada percepatan pembangunan di kawasan terluar.
Menurut Andi Baso, ketimpangan pembangunan yang berulang berpotensi menjadi beban politik jangka panjang karena dapat memicu ketidakpuasan publik, menurunkan kepercayaan terhadap institusi daerah, serta melemahkan rasa kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Menjelang satu tahun masa jabatan bupati, Baso menegaskan pemerintah daerah tidak lagi pantas bersembunyi di balik alasan keterbatasan kewenangan. Kawasan perbatasan pedalaman, kata dia, akan menjadi tolok ukur paling terbuka untuk menguji keberanian politik pemerintah daerah bersama DPRD, apakah kepemimpinan hadir membela masyarakat yang tertinggal atau justru merasa cukup dengan rutinitas pemerintahan yang berjalan. (***)
