NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Nunukan melayangkan kritik keras terkait dugaan penggunaan fasilitas kendaraan milik daerah yang dinilai lebih mengutamakan kenyamanan pribadi pejabat ketimbang pelayanan publik.
Sorotan itu makin tajam setelah mencuatnya informasi mengenai pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Nunukan, berupa Toyota Land Cruiser senilai Rp 2,6 miliar.
Ketua HMI Cabang Nunukan, Andi Baso, dalam wawancara pada Minggu (07/12/25), mengatakan bahwa penganggaran mobil mewah tersebut menjadi ironi di tengah banyaknya persoalan rakyat yang belum tersentuh kebijakan konkret.
“Begitu banyak urusan rakyat antre menanti keputusan, tapi yang didahulukan justru urusan pribadi. Tampaknya standar pelayanan publik kita bergeser: bukan rakyat yang harus dilayani, tetapi pemimpin yang harus terlayani,” ujarnya.
Menurut Andi, penggunaan fasilitas negara termasuk kendaraan dinas seharusnya mengikuti prinsip efisiensi dan etika, bukan menjadi simbol gengsi atau kemewahan pejabat. Dengan harga mencapai miliaran rupiah, pengadaan mobil Land Cruiser itu dianggap jauh dari rasa keadilan di tengah kondisi pelayanan publik Nunukan yang masih compang-camping.
HMI menilai, ketika masyarakat masih berjuang mendapatkan layanan dasar, menghadapi birokrasi lamban, hingga menunggu kebijakan yang lebih berpihak, munculnya belanja kendaraan dinas supermewah hanya menegaskan adanya diskoneksi serius antara pejabat dan realitas rakyat.
Andi menambahkan, kepercayaan publik adalah modal terbesar pemerintahan, dan setiap tindakan yang tidak mempertimbangkan etika penggunaan fasilitas negara hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan itu.
Ia menekankan bahwa transparansi penggunaan anggaran dan kepekaan moral pejabat publik mutlak dibutuhkan untuk menjaga integritas pemerintahan.
“HMI Cabang Nunukan akan selalu berdiri bersama rakyat. Kami mengawal, mengingatkan, dan menyuarakan kritik setiap kali arah kepemimpinan mulai melenceng dari kepentingan masyarakat luas,” kata Andi.
Sorotan HMI semakin memperkuat kegelisahan publik soal prioritas anggaran daerah. Hingga berita ini dipublikasikan, pemerintah daerah belum mengeluarkan klarifikasi resmi mengenai alasan dan urgensi pembelian mobil dinas Land Cruiser Rp 2,6 miliar tersebut. (**)
