NUNUKAN, Kaltaraaktual.com – Bertempat di ruang sidang DPRD rapat paripurna ke 5 masa sidang ke III, dengan agenda jawaban pemerintah kabupaten Nunukan atas pandangan fraksi-fraksi pendukung DPRD LKPJ Pemkab Nunukan atas pandangan umum fraksi- fraksi DPRD.
Hadir dalam kegiatan tersebut unsur pimpinan DPRD, anggota DPRD, serta pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Nunukan
Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid yang di wakili Muhammad Amin Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemkab Nunukan menyampaikan pidato, jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nunukan terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2019, di ruang sidang paripurna DPRD Nunukan, Selasa sore (30/6).
“Setelah mendengar, membaca dan mencermati pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD yang disampaikan melalui rapat paripurna, kami akan memberikan penjelasan atas pertanyaan pandangan maupun saran, pendapat dan masukan anggota dewan yang terhormat,”kata Amin Selasa sore (30/6).
Menurut Amin jawaban Pemkab terhadap lima pandangan umum yang berawal dari Fraksi Hanura yang menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah. Sehingga Pemerintah Daerah akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
“InsyaAllah di tahun yang akan datang pemerintah daerah dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kembali atas laporan keuangan. Terkait realiasi pencapaian yang belum maksimal sesuai apa yang kita harapkan kedepannya, Pemda Nunukan akan lebih mengoptimalkan potensi penerimaan khususnya PAD,” terangnya.
Selanjutnya jawaban atas pandangan fraksi partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap pencapaian Pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD.
“Dengan jawaban realisasi kegiatan yang telah selesai 100 persen namun biayanya hanya sebesar 40 persen, hal tersebut dikarenakan antara realisasi transferan dengan alokasi,”ujarnya
Sedangkan fraksi partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Nunukan akan menjadi fokus perhatian daerah, terutama pada 3 indikator yang menentukan perkembangan IPM. Yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
“Kedepannya, Pemkab Nunukan akan lebih mengoptimalkan potensi penerimaan daerah,”jawabnya
Adapun pandangan fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, pemkab Nunukan menjawab, tentang operasional rumah sakit pertama di wilayah III telah diupayakan penyelesaian permasalahan lahan. Yang mana hal ini telah diakomodir dalam program tanah objek reforma agraria (Tora) oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan dalam perkembangannya terhadap pengalihan kewenangan kepada Menko Bidang Kementrian dan Investasi dan menunggu persetujuan saja.
Jawaban terakhir pemkab Nunukan atas pandangan fraksi Gerakan Karya Membangun, mengenai problem pencapaian pendapatan daerah baik PAD, pendapatan transferan maupun lain-lain pendapatan yang sah, yang realisasinya belum mencapai target
“kedepannya, Pemda Nunukan akan lebih mengoptimalkan potensi yang ada khususnya PAD dan lainnya,”.pungkasnya
*Arung
