NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Agenda reses anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Gimson, di Desa Luras Bagu, Kecamatan Sembakung Atulai, Senin (3/11/2025), berubah menjadi ruang curhat publik. Warga memanfaatkan forum itu untuk menyampaikan sederet persoalan mendasar yang lama terabaikan: jalan tani rusak, minimnya akses air bersih, hingga fasilitas pendidikan yang tak memadai.
Di wilayah yang berada di garis perbatasan itu, tumpuan hidup warga sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Namun akses ke lahan masih sulit karena jalan rusak dan keterbatasan alat produksi. “Peningkatan jalan tani dan bantuan alat serta pupuk menjadi harapan utama warga,” kata salah satu tokoh masyarakat.
Sektor pendidikan pun tak luput dari sorotan. Warga meminta penambahan ruang kelas, ruang guru, hingga pembangunan gedung PAUD. Mereka menyebut jumlah siswa terus bertambah sementara fasilitas belajar stagnan. Bantuan seragam untuk anak-anak PAUD Tunas Kasih juga masuk daftar permohonan. “Anak-anak kita berhak mendapat fasilitas yang layak,” ujar seorang warga.
Di tengah kerentanan wilayah terhadap kebakaran lahan dan pemukiman, warga juga mendesak agar pemerintah menyediakan unit pemadam kebakaran di Sembakung Atulai. Hingga kini, penanganan kebakaran kerap terkendala karena jarak dengan armada terdekat.
Gimson mengakui, reses bukan sekadar rutinitas legislator, melainkan ruang untuk menangkap realitas warga di lapangan. “Reses bukan sekadar formalitas, tapi kesempatan untuk benar-benar mendengar dan memahami kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan seluruh aspirasi akan dibawa ke meja pembahasan bersama pemerintah daerah. Menurutnya, arah kebijakan pembangunan mestinya ditentukan oleh kebutuhan warga, bukan sekadar perencanaan di atas kertas.
“Kami akan terus berupaya memperjuangkan agar aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum reses saja, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata. Wilayah perbatasan Sembakung Atulai harus mendapat perhatian yang setara,” ujar Gimson.
Kawasan perbatasan selama ini kerap tertinggal dalam pembangunan. Aspirasi yang muncul dalam reses ini memperlihatkan pekerjaan rumah yang belum selesai: infrastruktur minim, fasilitas pendidikan terbatas, serta kebutuhan penunjang ekonomi yang tak kunjung terpenuhi. Pemerintah daerah kini ditunggu langkah konkritnya. (tfk/red)
