NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan pada Jumat, (28/11/25) kembali menjadi panggung tarik ulur kepentingan pembangunan daerah. Dalam forum resmi yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Plt. Sekretaris Daerah, R. Iwan Kurniawan, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Pengantar Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2026.
Di hadapan pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, OPD, instansi vertikal, dan organisasi wanita, Iwan memaparkan satu per satu respons pemerintah atas serangkaian kritik dan sorotan fraksi. Nada apresiasi disampaikan, tetapi tanpa menutup kenyataan tentang sejumlah persoalan klasik yang kembali muncul: ketimpangan pembangunan, minimnya PAD, dan lambannya pelayanan dasar terutama di wilayah perbatasan.
Hanura Sentil PAD dan Pemerataan Anggaran, Pemerintah Akui Banyak PR
Fraksi Partai Hanura, yang selama ini dikenal vokal soal pemerataan pembangunan, kembali menguliti rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan ketimpangan distribusi anggaran antar dapil.
Menjawab itu, pemerintah mengakui bahwa sektor-sektor potensial seperti perkebunan, ekspor komoditas, perikanan, rumput laut, hingga transportasi air belum tergarap maksimal. Pemerintah menjanjikan “intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan” melalui penyempurnaan regulasi, digitalisasi pemungutan, dan pengetatan pengawasan kebocoran retribusi.
Terkait kritik soal ketimpangan alokasi anggaran isu yang beberapa kali memicu gesekan politik di Nunukan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pembagian anggaran berbasis data kebutuhan dan skala prioritas akan dipublikasikan secara terbuka.
Pada isu strategis lainnya, seperti operasional Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) Nunukan, pemerintah memastikan koordinasi pusat-daerah terus berlangsung. “Aspek teknis yang menjadi kewenangan daerah sedang diselesaikan,” ujar Iwan.
Pembangunan infrastruktur jalan yang belakangan menjadi sorotan masyarakat Nunukan Selatan, Sebatik, Kabudaya, hingga Krayan juga mendapat porsi jawaban panjang. Pemerintah mengakui aksesibilitas wilayah terluar masih sangat tertinggal, tetapi menegaskan proyek-proyek perbaikan jalan masuk agenda prioritas 2026.
PKS Tekankan Pemerataan Wilayah Pedalaman
Fraksi PKS menyoroti ketimpangan antarwilayah, penggunaan SILPA, hingga kualitas pendidikan. Pemerintah menjawab bahwa RPJMD 2025–2029 telah memuat 17 arah perubahan dengan fokus pembangunan pedalaman dan kawasan perbatasan.
Dalam RPJMD itu, Bupati Nunukan Irwan Sabri menekankan tema pemerataan infrastruktur dasar, terutama di sektor jalan, air bersih, dan pelayanan publik. Pemerintah juga menyebut penggunaan SILPA akan disesuaikan dengan peruntukannya isu yang kerap menjadi perdebatan dalam pembahasan APBD.
Demokrat Kritik Pendidikan-Kesehatan, Pemerintah Beberkan Keterbatasan
Fraksi Demokrat menyampaikan kritik paling detail, terutama pada minimnya tenaga medis, mandeknya pembangunan fasilitas kesehatan, dan ketidakmerataan sarana pendidikan.
Pemerintah merespons dengan menyebut bahwa:
Operasional Puskesmas Krayan Tengah akan mulai berjalan pada 2026.
Puskesmas Krayan Timur baru dapat dibangun pada 2027.
Ketersediaan dokter spesialis dan alat kesehatan dilakukan “bertahap sesuai kemampuan anggaran”.
Soal infrastruktur jalan, pemerintah menjelaskan secara gamblang penyebab konsentrasi pembangunan 70–90 persen yang masih berada di Pulau Nunukan dan Sebatik. Keterbatasan anggaran, biaya logistik sangat mahal, serta akses yang ekstrem membuat pembangunan di wilayah terisolasi seperti Lumbis Raya hingga Krayan “tidak feasible jika dipaksakan sekaligus”.
NasDem Soroti Penyerapan Anggaran, Pemerintah Akui Dampak Pemangkasan Transfer Pusat
Fraksi NasDem mengingatkan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen penggerak ekonomi. Menjawab itu, Pemerintah Daerah mengakui adanya pemangkasan Dana Transfer Ke Daerah oleh pemerintah pusat.
Padahal, belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap harus dijalankan. Pemerintah mengklaim akan melakukan efisiensi dan mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi layanan, penguatan aset daerah, serta reformasi BUMD khususnya Perumda PDAM Tirta Taka.
Di sektor pendidikan, pemerintah menjanjikan:
Beasiswa S2 untuk 40 guru, Pembangunan SMP di Nunukan Timur, Program beasiswa siswa miskin dan berprestasi.
Catatan Kritis: Jawaban Sistematis, Namun Tantangan Struktural Masih Menganga
Rangkaian jawaban Pemerintah Daerah Nunukan ini menunjukkan upaya merespons kritik fraksi secara diplomatis. Namun, sejumlah masalah mendasar masih tampak menonjol:
Ketergantungan berlebihan pada dana pusat, sehingga ruang fiskal daerah sangat sempit.
Ketimpangan pembangunan antarwilayah yang belum menunjukkan tren perbaikan signifikan.
Lambannya pemenuhan pelayanan dasar di perbatasan, terutama kesehatan dan pendidikan.
Proyek infrastruktur muluk, tetapi keterbatasan anggaran membuat realisasinya kerap tertunda.
Meski begitu, Pemerintah Daerah menegaskan bahwa APBD 2026 disiapkan sebagai fondasi pelaksanaan 17 arah perubahan dalam RPJMD terbaru.
Rapat Paripurna ditutup dengan permintaan DPRD agar pemerintah tidak sekadar memberikan jawaban normatif, tetapi menindaklanjuti seluruh masukan dalam rancangan final APBD 2026. (prokompim)
