<div class="pf-content"><p dir="ltr">NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Andre Pratama, menegaskan jika perusahaan yang beroperasi di wilayah Nunukan menolak rekomendasi yang diberikan oleh DPRD, maka lembaga legislatif akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus).</p>
<p dir="ltr">Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat Asisten Kepala Perusahaan PT. SIL/SIP, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltara Dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Nunukan serta serikat buruh dari perusahaan PT SIL/SIP.</p>
<p dir="ltr">Anggota Fraksi PDI P DPRD Nunukan ini menyampaikan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Nunukan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah.</p>
<p dir="ltr">Ia menambahkan bahwa jika PT. SIL SIP tidak mengindahkan rekomendasi yang dikeluarkan melalui Rapat Dengar Pendapat tersebut, maka DPRD tidak akan ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan membentuk Pansus.</p>
<p dir="ltr">Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat Asisten Kepala Perusahaan PT. SIL/SIP, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltara Dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Nunukan serta serikat buruh dari perusahaan PT SIL/SIP.</p>
<p dir="ltr">Anggota Fraksi PDI P DPRD Nunukan ini menyampaikan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Nunukan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah.</p>
<p dir="ltr">Ia menambahkan bahwa jika PT. SIL SIP tidak mengindahkan rekomendasi yang dikeluarkan melalui Rapat Dengar Pendapat tersebut, maka DPRD tidak akan ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan membentuk Pansus.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Saya tegaskan, jika rekomendasi DPRD ini tidak diindahkan, kami akan segera membentuk Pansus untuk mengusut tuntas masalah ini, Kami tidak akan membiarkan perusahaan besar mengabaikan hak-hak Karyawan.&#8221; tegas Andre.</p>
<p dir="ltr">Rekomendasi yang dimaksud terkait PHK sepihak terhadap salah satu karyawan Perusahaan PT SIL SIP Nunukan, yakni Maximus Banna, seorang karyawan yang juga merupakan ketua serikat pekerja Perusahaan tersebut.</p>
<p dir="ltr">Pemecatan yang terjadi diduga terkait dengan upaya intimidasi terhadap ketua serikat pekerja dimana Perusahaan mengkriminalkan Maximus Bana dengan kasus satu tahun lalu terkait pemukulan pelajar di Kecamatan Tulin Onsoi.</p>
<p dir="ltr">Selain itu, Andre Pratama juga memberikan perhatian terhadap kondisi tempat tinggal karyawan yang dinilai tidak layak, serta kelalaian perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya.</p>
<p dir="ltr">Ketua DPC. PBB Nunukan ini juga menyoroti rendahnya kepatuhan PT. SIL SIP terhadap kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR).</p>
<p dir="ltr">Ia menyebutkan bahwa perusahaan tersebut belum melaksanakan program CSR yang seharusnya menjadi bagian dari kontribusi mereka terhadap masyarakat sekitar.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Perusahaan yang meraup keuntungan besar dari Kabupaten Nunukan seharusnya juga memberi kontribusi nyata kepada masyarakat melalui CSR yang sesuai dengan undang-undang,&#8221; tambah Andre.</p>
<p dir="ltr">Ia menekankan bahwa DPRD adalah representasi rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak mereka. DPRD bukan hanya untuk mendukung perusahaan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan rakyat.</p>
<p dir="ltr">“ Jika perusahaan tidak mengindahkan itu rekomendasi RDP, maka DPRD Nunukan segera membentuk pansus,&#8221; ungkapnya.</p>
<p dir="ltr">Dalam rapat tersebut Komisi I dan Komisi II DPRD Nunukan akan memantau perkembangan kasus ini. DPRD berkomitmen memperjuangkan hak-hak karyawan dan memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Kami akan terus mengawal masalah ini sampai tuntas, agar karyawan Perusahaan di Kabupaten Nunukan mendapatkan perlakuan yang adil,&#8221; tutup Andre. (tfk/dprdnnk)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-aligncenter">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button-md.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 194px;height: 30px;" />
 </a>
 </div></div>
TANA TIDUNG, Kaltaraaktual.com– Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 dan Hari Kesatuan…
TARAKAN, Kaltaraaktual.com- SiDokkes Polres Tarakan menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis khusus bagi pengemudi ojek online.…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Siti Rabiah, warga Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan…
NUNUKAN, Kaltaraaktual.com - DPRD Kabupaten Nunukan meminta Pemerintah Daerah agar tidak hanya fokus pada peningkatan…
NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, H. Firman, mendorong Dinas Pendapatan Daerah agar mempermudah akses…
NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad mansur meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera…
Leave a Comment