<div class="pf-content"><p dir="ltr">NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.</p>
<p dir="ltr">Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Laura Hotel Nunukan, yang digelar belum lama ini, (2025), dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat.</p>
<p dir="ltr">Dalam sambutannya, Hj. Leppa menjelaskan bahwa Perda ini disusun sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik perdagangan orang yang kerap terjadi di wilayah perbatasan.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Perda ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani korban perdagangan orang yang sering terjadi di Nunukan yang menjadi daerah transit PMI,&#8221; ujar Hj. Leppa.</p>
<p dir="ltr">Ia menambahkan, perda tersebut perlu disosialisasikan agar masyarakat memahami bahaya perdagangan orang dan perlindungan hak-hak korban.</p>
<p dir="ltr">Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat menjadi mitra pemerintah dalam mendeteksi dan melaporkan praktik-praktik mencurigakan yang mengarah pada perdagangan orang.</p>
<p dir="ltr">Sebagai bentuk penguatan, ketua DPRD menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Nunukan untuk memberikan penjelasan teknis mengenai isi dan implementasi Perda tersebut.</p>
<p dir="ltr">Kepala Dinas Sosial, Faridah Aryani, SE, M.A.P, menjelaskan Perda Nomor 16 Tahun 2015 ini tidak hanya mengatur pencegahan, tetapi juga mekanisme penanganan dan pemulihan korban perdagangan orang.</p>
<p dir="ltr">“Kita harus memberikan perlindungan, mulai dari identifikasi korban, pendampingan hukum, hingga reintegrasi sosial,” kata Faridah.</p>
<p dir="ltr">Menurutnya perdagangan orang masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Nunukan, karena wilayah ini menjadi pintu keluar-masuk PMI dari dan ke Malaysia.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Seringkali terjadi deportasi melalui jalur perbatasan di Nunukan. Ini menjadi tanda bahwa daerah kita sangat rentan menjadi jalur perdagangan orang,&#8221; ujarnya.</p>
<p dir="ltr">Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mencegah kasus-kasus baru, Dinas Sosial, kata Faridah, tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan organisasi masyarakat.</p>
<p dir="ltr">Terhadap sosialisasi tersebut, Hj. Leppa berharap masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dan tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal.</p>
<p dir="ltr">“Peran masyarakat sangat penting, bukan hanya dalam mencegah, tetapi juga melindungi dan mendampingi korban yang sudah kembali agar tidak menjadi korban untuk kedua kalinya,” tutup Hj. Leppa. (tfk/dprdnnk)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-aligncenter">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button-md.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 194px;height: 30px;" />
 </a>
 </div></div>
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum meresmikan…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kalimantan Utara bersama Binmas…
NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan telah menuntaskan agenda…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Bupati Bulungan, Syarwani mengajak para orang tua untuk lebih bijak dalam mengatur…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) melaksanakan pelepasan penerima beasiswa di Markas Komando…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Suasana penuh kehangatan dan nostalgia mewarnai pelaksanaan Reuni Akbar SMEAN / SMKN…
Leave a Comment