TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menghadiri rapat pembahasan optimalisasi distribusi kawasan mangrove dan gambut terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Utara (Kaltara). Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Gubernur Lantai 4, Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (03/03/26).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum dan turut dihadiri Direktur PT. Enggang Kaltara Lestari (EKL), Direktur PT. Global Eco Rescue Lestari (GERL), para bupati/wali kota se-Kaltara, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltara.
Dalam pertemuan tersebut dibahas skema kolaborasi antara PT GERL dan PT EKL bersama pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Skema ini dinilai membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh PAD sekaligus menghadirkan skema bagi hasil (benefit sharing) langsung kepada masyarakat melalui pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Program tersebut juga diarahkan pada pengelolaan ekosistem mangrove dan lahan gambut secara berkelanjutan melalui pendekatan pembangunan rendah karbon berbasis masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu mendukung penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menegaskan bahwa Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya di kawasan mangrove dan gambut. Potensi tersebut, menurutnya, merupakan aset strategis daerah yang dapat dikelola secara berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurutnya, perlu dibangun kesepahaman terkait kewenangan, mekanisme bagi hasil, tata kelola penerimaan daerah, serta penguatan regulasi agar potensi tersebut dapat dioptimalkan secara adil dan proporsional.
“Melalui rapat ini kita berharap dapat mengidentifikasi potensi kontribusi ekonomi yang realistis dan terukur, menyusun skema koordinasi lintas daerah, menetapkan langkah-langkah konkret yang segera ditindaklanjuti, serta menyepakati rencana aksi bersama antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Zainal.
Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan pada prinsipnya sangat mendukung kebijakan dan pemanfaatan karbon di wilayahnya.
“Kabupaten Nunukan memiliki potensi kawasan mangrove yang besar. Kami berharap pemanfaatan karbon di wilayah kami dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat, dengan dukungan teknis dari pemerintah provinsi,” tutup Hermanus. (msd/simpatik/red)
