MALINAU, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Kabupaten Malinau menegaskan arah pembangunan lima tahun ke depan harus berfokus pada penguatan kualitas manusia, kemandirian ekonomi, serta tata kelola yang lebih profesional. Pesan ini Bupati Malinau, Wempi W. Mawa melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Kamran Daik saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Malinau Selatan Hilir di Balai Pertemuan Umum Desa Setarap, Rabu, (05/11/25).
Bupati Wempi melalui Kamran menekankan bahwa RPJMD Malinau 2025–2029 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada 20 Agustus 2025. Dokumen itu menjadi pijakan strategis dalam merumuskan prioritas pembangunan di seluruh kecamatan.
“RPJMD ini adalah peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi kita adalah terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju Malinau yang maju, mandiri, dan sejahtera berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal,” ucap Kamran.
Bupati Malinau menjelaskan, visi tersebut ditopang empat orientasi utama: pemerataan kesejahteraan berbasis budaya, kemandirian wilayah, keberlanjutan, serta pemerintahan yang profesional. Lebih jauh, visi itu diurai ke dalam enam misi daerah, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, ekonomi lokal, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, perbaikan tata kelola, hingga pemberdayaan desa.
Enam misi ini kemudian difokuskan menjadi lima program unggulan daerah: Wajib Belajar Malinau Maju, Desa Sarjana Unggul, Pertanian Sehat, Smart Government, dan Milenial Mandiri.
Dirinya menyebutkan program-program itu mesti dipahami dan diserap dalam usulan pembangunan kecamatan agar kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya Musrenbang sebagai ruang untuk merumuskan kebutuhan prioritas masyarakat. Sejumlah isu mendesak di antaranya peningkatan kualitas tenaga pendidik, layanan kesehatan, sarana pertanian, dan transportasi publik. Aspek lain seperti kemandirian desa, hilirisasi ekonomi berbasis lokal, mitigasi bencana, serta digitalisasi pelayanan publik turut menjadi fokus.
“Kita butuh keterlibatan semua pihak agar perencanaan lebih jelas, fokus, dan dapat dijalankan. Pengelolaan anggaran juga harus transparan,” katanya.
Musrenbang harapannya mampu menghasilkan kesepakatan pembangunan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi berpihak pada kebutuhan warga di kawasan Malinau Selatan Hilir. Pemerintah menargetkan penyusunan program yang lebih adaptif, terutama dalam menghadapi perubahan sosial-ekonomi dan dinamika lingkungan.
Musyawarah ini turut melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah kecamatan, desa, tokoh masyarakat, hingga perwakilan sektor swasta sebagai bagian dari proses perencanaan yang inklusif. (*red)
