NUNUKAN, KaltaraAktual.com- Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027, Senin (30/3/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai V Kantor Bupati Nunukan.
Musrenbang dibuka langsung oleh Bupati Nunukan, Irwan Sabri, dan dihadiri Wakil Bupati Hermanus, pimpinan dan anggota DPRD Nunukan, unsur Forkopimda, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta kepala perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha.
Bupati Irwan Sabri mengawali dengan mengajak seluruh peserta untuk bersyukur karena dapat kembali berkumpul pasca bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Ia juga menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh undangan yang hadir.
Irwan menegaskan, Musrenbang merupakan tahapan krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program prioritas pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah.
“Melalui Musrenbang ini, kita memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah,” ujarnya.
Untuk tahun 2027, Pemkab Nunukan mengusung tema pembangunan “Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.”
Tema tersebut diterjemahkan ke dalam enam fokus utama, yakni peningkatan infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur ekonomi, penguatan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, optimalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan perlindungan sosial dan budaya, serta penguatan daya saing generasi muda.
Bupati juga mengungkapkan, dari hasil Musrenbang tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan, telah terhimpun ribuan usulan masyarakat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak seluruh usulan dapat diakomodasi dalam APBD 2027 karena keterbatasan anggaran.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas program, serta membuka peluang pendanaan alternatif dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Oleh karena itu, perangkat daerah diminta memprioritaskan program yang sesuai tema pembangunan dan mencari sumber pembiayaan lain di luar APBD,” jelasnya.
Selain fokus pada perencanaan daerah, Irwan juga menyinggung pentingnya kesiapan menghadapi dinamika global, termasuk dampak konflik internasional yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi.
“Pemerintah daerah harus adaptif terhadap perubahan dan mampu menghadirkan program yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (mar/spi/tus/prokompim)
