NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Persoalan sengketa lahan yang terjadi antara lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP) dengan masyarakat adat di Kecamatan Lumbis, mendapat perhatian khusus dari DPRD Nunukan khususnya tim pansus.
Namun ketika dijadwalkan tim pansus untuk monitoring lokasi, pihak perusahaan tengah menjalani isolasi Mandiri dikarenakan positif Covid-19.
Hamsing selaku Ketua Komisi II DPRD Nunukan yang ditemui Senin (26/07/2021), mengatakan bahwa rencana sudah mau masuk melakukan monitoring ke lokasi, namun dapat kabar pihak PT BHP masih menjalani Isolasi mandiri.
“Jadwalnya sudah ada, tapi setelah dapat kabar dari pihak perusahaan belum bisa menerima tamu dengan alasan isolasi mandiri, makanya jadwalnya kita undur,” kata Hamsing.
Menurutnya, perusahaan BHP banyak tanda tanya, sudah beberapa kali diundang tidak pernah menghadiri undangan DPRD.
“Ini perlu penjelasan dan ketegasan bahwa kalau memang PT. BHP mau bertanggung jawab harusnya melaksanakan tuntutan Masyarakat, kalau memang perlu penjelasan nanti kita pertemukan untuk diluruskan semuanya,” tegas Hamsing.
Hamsing menuturkan saat ini pihak Masyarkat Adat telah menunggu disana dan apa yang menjadi tuntutan mereka itu yang mereka terus perjuangkan.
“Waktu kita yang diberikan untuk bekerja itu hanya 2 bulan, kalau untuk kesimpulan hasilnya kita tidak bisa pastikan, apakah tiga bulan atau lebih, nanti hasilnya kita lihat. Karena belum bekerja kita belum lihat nanti setelah kita bekerja baru bisa kita pastikan,” tutur dia. (KA)
