MALINAU, KaltaraAktual.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program Desa Sarjana Unggul. Program ini kembali disosialisasikan kepada para pelajar kelas XI dan XII SMA/SMK/MAN agar memanfaatkan peluang beasiswa pendidikan yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Sosialisasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Malinau, Muhammad Fiteriady, dalam kegiatan yang digelar di Ruang Laga Feratu pada Jumat (13/03/26).
Dalam paparannya, Fiteriady menjelaskan bahwa program Desa Sarjana Unggul memberikan kesempatan luas bagi pelajar Malinau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, termasuk melalui jalur prestasi yang dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh beasiswa.
“Kalau merasa jalur umum sulit, manfaatkan jalur prestasi. Selama kalian punya prestasi, peluang untuk mendapatkan beasiswa itu terbuka,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan mekanisme pembiayaan dalam program tersebut. Mahasiswa penerima beasiswa yang mendapatkan dana pendidikan dari pemerintah daerah tidak diwajibkan mengembalikan sisa dana apabila tidak seluruhnya digunakan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan lainnya.
Namun demikian, pemerintah daerah menegaskan adanya konsekuensi bagi penerima beasiswa yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Dalam kondisi tersebut, penerima beasiswa diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah.
“Misalnya selama empat tahun pemerintah daerah membiayai Rp50 juta per tahun, berarti total Rp200 juta. Jika tidak menyelesaikan pendidikan, maka biaya itu harus dikembalikan,” jelasnya.
Selain itu, lulusan penerima beasiswa juga diwajibkan kembali untuk mengabdi di daerah. Saat ini, aturan masa pengabdian minimal telah direvisi menjadi enam bulan, lebih singkat dari sebelumnya yang mencapai dua tahun.
Menurut Fiteriady, kebijakan tersebut dibuat lebih fleksibel agar para lulusan memiliki ruang untuk mencari pengalaman kerja setelah kembali ke daerah, baik melalui pemerintahan desa, mengikuti seleksi PPPK atau CPNS, maupun bekerja di sektor swasta.
“Kita melihat peluang kerja sekarang semakin terbuka. Jadi setelah enam bulan mengabdi di desa, mereka bisa mencari pekerjaan lain, baik di Malinau maupun di luar daerah,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa besaran pembiayaan beasiswa dapat berbeda, tergantung lokasi kampus serta program studi yang dipilih mahasiswa. Hal ini disebabkan adanya perbedaan biaya kuliah dan biaya hidup di setiap daerah.
Saat ini, pemerintah daerah menetapkan standar bantuan sekitar Rp150 juta bagi mahasiswa yang kuliah di kampus yang belum memiliki kerja sama dengan Pemkab Malinau. Sementara bagi kampus yang telah menjalin kerja sama resmi, pembiayaan pendidikan dapat ditanggung lebih menyeluruh.
Fiteriady turut mengingatkan para pelajar agar memilih jurusan kuliah secara matang, sehingga memiliki peluang kerja yang lebih baik setelah menyelesaikan pendidikan.
“Jangan asal memilih jurusan. Pilihlah yang memungkinkan kalian lebih mudah mendapatkan pekerjaan ketika kembali ke daerah,” pesannya.
Ia menegaskan, kesempatan beasiswa yang disiapkan pemerintah daerah merupakan peluang besar bagi generasi muda Malinau untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus berkontribusi membangun daerah.
“Sekarang kalian tidak perlu terlalu memikirkan biaya. Pemerintah daerah sudah menyiapkan dukungan. Tinggal kalian yang menentukan mau kuliah di mana dan menjadi apa ke depan,” pungkasnya. (diskominfo/red)
