NUNUKAN, Kaltaraaktual.com Kemunculan sebuah Toyota Land Cruiser senilai Rp 2,6 miliar di basement Kantor Perwakilan Pemkab Nunukan, Kwitang, Jakarta, memantik tanda tanya soal arah prioritas anggaran daerah yang selama ini kerap berdalih efisiensi. Foto mobil mewah itu beredar luas, memunculkan dugaan bahwa kendaraan tersebut disiapkan sebagai mobil dinas baru Bupati Nunukan bahkan kabar lain menyebutkan ada pula dugaan pengadaan mobil dinas untuk Ketua TP PKK Nunukan.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah Nunukan, Hery, yang dikonfirmasi Minggu (7/12/25), tidak membantah adanya pengadaan kendaraan dinas untuk Bupati. Menurutnya, kepala daerah yang baru menjabat memang berhak atas kendaraan dinas baru karena mobil sebelumnya telah ‘didoom’ oleh Bupati sebelumnya.
“Bupati ini kan baru, artinya belum ada mobilnya. Karena mobil yang dulu itu kan sudah di-doomed di Bupati sebelumnya. Ya memang untuk personal dan jabatannya,” ujar Hery.
“Kendaraan dinas kepala daerah tetap harus disiapkan. Pengadaannya sudah sesuai mekanisme,” tambahnya.
Hery juga menepis anggapan bahwa pembelian kendaraan mewah tersebut terkait dengan ketimpangan anggaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Ini tidak mempengaruhi anggaran dan ketimpangan di perbatasan. Ini memang kebutuhan yang harus diberikan kepada kepala daerah,” katanya.
Namun, di sinilah pertanyaan publik muncul.Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026, biaya standar pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat setingkat eselon I ditetapkan sebesar:
Kendaraan non-listrik: Rp 931.648.000 per unit
Kendaraan listrik: Rp 1.005.477.000 per unit
Standar ini berlaku sebagai acuan nasional untuk kementerian/lembaga dan menjadi rujukan umum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kewajaran nilai belanja. Dengan demikian, harga Land Cruiser mencapai Rp 2,6 miliar lebih dari dua kali lipat standar tertinggi kendaraan dinas eselon I menjadi sorotan publik terkait kewajaran dan urgensinya.
Disisi lainnya, pernyataan itu bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Di Krayan, Kabudaya, dan sejumlah wilayah perbatasan lainnya, warga masih berjuang dengan fasilitas kesehatan seadanya, sekolah minim sarana, hingga akses jalan yang rusak bertahun-tahun. Sektor pelayanan dasar yang semestinya menjadi fokus belanja daerah justru tertinggal jauh.
Ironinya semakin terasa ketika harga satu unit Land Cruiser tipe GR yang mencapai Rp 2,6 miliar setara dengan biaya peningkatan beberapa kilometer jalan atau pemenuhan sarana kesehatan dan pendidikan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat perbatasan. Di tengah ketimpangan pembangunan, kemunculan mobil mewah itu makin mempertebal kecurigaan bahwa pejabat daerah lebih dulu memperbaiki kenyamanan sendiri ketimbang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pertanyaannya sederhana namun tajam: siapa yang sebenarnya diprioritaskan oleh anggaran daerah kepala daerah atau di warga perbatasan. (abs/red)
