TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersiap menghadapi evaluasi atau pemeriksaan nasional kinerja tahun anggaran 2025. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kaltara, Pollymaart Sijabat, meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyiapkan data secara lengkap dan akurat sebagai bahan evaluasi perbaikan pada 2026.
Hal itu disampaikan Pollymaart saat memimpin apel pagi gabungan di lingkungan Pemprov Kaltara di Lapangan Agatis, Senin, 12 Januari. Ia mengingatkan agar OPD tidak lagi berada pada situasi lemahnya ketersediaan data administrasi.
“Saya mewakili pimpinan mengingatkan kepala OPD agar menyiapkan data-data yang diminta. Jangan sampai kita masih berada di situasi data yang tidak ada,” kata Pollymaart, Senin, (12/01/26).
Ia juga menyinggung berbagai isu yang beredar di media sosial, termasuk dugaan penyalahgunaan administrasi di sejumlah daerah. Menurut dia, isu semacam itu harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah agar tidak terjadi di Kalimantan Utara.
“Karena kita punya beban yang harus dipertanggungjawabkan, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang harus kita pertahankan,” ujarnya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pollymaart menilai kinerja pemerintahan daerah membutuhkan kekompakan, keaktifan, serta kemampuan beradaptasi dengan situasi. Ia mendorong ASN dan perangkat daerah untuk mencari solusi melalui ide, kreativitas, dan inovasi tanpa melanggar aturan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara telah melakukan pembahasan bersama OPD teknis terkait penerimaan dan distribusi pendapatan guna meningkatkan APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026.
“Setiap OPD harus memahami bahwa unit kerja kita bertanggung jawab terhadap penerimaan yang muncul dari pelayanan yang kita lakukan,” kata Pollymaart.
Selain itu, ia mengingatkan peran Pemprov Kaltara dalam mengoordinasikan lima kabupaten/kota. Menurut dia, fungsi koordinasi harus dijalankan secara optimal agar informasi dan kebijakan dapat tersampaikan secara cepat dan efektif ke daerah.
Pollymaart juga menyampaikan perhatian Gubernur Kaltara terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta pegawai non-ASN. Ia meminta seluruh pegawai tetap bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjaga semangat kebersamaan.
“Atas nama pimpinan, mari kita tetap semangat dan menjaga kekompakan. Marwah tugas kita bersama harus tetap melekat dalam diri kita,” tutupnya. (dkisp/*red)
