NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Nunukan, Jumat, siang ini, jam 14:00 WITA, (23/8/2024).
Aksi unjuk rasa tersebut disuarakan puluhan orang dengan tajuk “Indonesia Darurat Demokrasi”.
Koordinator aksi, M. Fahrozi, mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap hasil Rapat Baleg DPR RI yang membahas revisi UU Pilkada, DPR RI dinilai menganulir atau mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20 persen kursi atau 25 persen perolehan suara sah, diturunkan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
“Kalaupun mereka (DPR RI) sudah menyampaikan secara resmi pembatalan pembahasan RUU Pilkada tapi kami anggap masih manipulatif isu. Untuk itu Aksi yang akan kami lakukan siang ini sebagai bentuk pengawalan konstitusi untuk menjaga Demokrasi di Indonesia. Padahal putusan MK itu sudah final dan mengikat, jadi lucu lembaga legislatif malah manuver putusan MK, jelas DPR RI tidak mewakili suara rakyat,” imbuh Fahrozi.
“Baleg DPR RI dan Pemerintah berupaya mengakali Putusan Mahkamah Konstitusi ini. DPR memasukan syarat ambang batas di dalam Pasal 40 draf RUU Pilkada. Namun, panitia kerja DPR RI hanya menyepakati penurunan syarat ambang batas Pilkada hanya berlaku bagi partai yang tak memiliki kursi DPRD,” tambahnya.
Fahrozi menegaskan, aksi siang ini sebagai bentuk keprihatinan matinya demokrasi. Kita sama-sama tahu di Indonesia ada lembaga Mahkamah Konstitusi, yang dibentuk untuk meluruskan aturan di Indonesia,
“Maka dari itu mengajak seluruh elemen masyarakat ikut serta pada seruan aksi yang akan kami laksanakan hari Jumat siang ini,” tegas Fahrozi.
Aksi ini akan diikuti oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi, termasuk HMI Nunukan, LMND Nunukan, GMNI Nunukan, BEM Politeknik Negeri Nunukan, dan PMNTT Nunukan. Aliansi peduli demokrasi ini juga menyerukan tegaknya demokrasi yang berpihak pada rakyat, bukan pada elit politik tertentu atau rezim diktator otoritarian. (abs)
