Kaltara aktual. Com,
TANJUNG SELOR — Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara dinilai berjalan lambat dan berpotensi menghambat ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan prioritas. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltara yang menekankan perlunya percepatan pada sektor-sektor penyumbang pendapatan daerah.
Anggota DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian, mengatakan bahwa peningkatan PAD merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Menurutnya, setiap potensi pendapatan harus dikelola lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. “Peningkatan PAD bukan hanya soal mengejar angka. Ini menyangkut pemanfaatan seluruh potensi untuk kesejahteraan masyarakat. Jika pendapatan stagnan, maka program pembangunan strategis juga akan ikut terhambat,” jelasnya. Senin (24/11/2025)
Aluh menekankan bahwa digitalisasi layanan pajak dan retribusi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan pendapatan. Sistem yang terintegrasi dinilai mampu menekan kebocoran serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Sistem pajak yang terhubung secara digital akan membuat pengelolaan keuangan lebih efisien. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merencanakan anggaran secara lebih tepat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya optimalisasi aset daerah. Banyak aset milik pemerintah, kata Aluh, yang belum dimanfaatkan secara produktif, padahal memiliki potensi menjadi sumber pendapatan berkelanjutan jika dikelola dengan strategi tepat.
Tidak hanya itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan. Aluh menegaskan bahwa seluruh BUMD harus memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah, bukan justru menjadi beban anggaran. “Kinerja BUMD harus mampu memberikan nilai tambah. Dengan pengelolaan yang profesional, BUMD bisa menjadi pilar pendapatan daerah,” tegasnya.
DPRD Kaltara mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat langkah-langkah strategis dalam pengelolaan pendapatan, agar pembangunan dapat berjalan lebih stabil dan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kemandirian fiskal harus menjadi fondasi pembangunan jangka panjang. Semua potensi pendapatan perlu dikelola secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (*)
