Sumber foto:pk
<div class="pf-content"><p dir="ltr">NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- DPRD Nunukan mengelar rapat paripurna ke- 7 masa persidangan I tahun sidang 2024- 2025, pandangan umum Fraksi- fraksi DPRD atas raperda tentang APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025.</p>
<p dir="ltr">Anggota DPRD Nunukan, Saddam Husein Jubir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan, fraksi PDI perjuangan memberikan masukan dan tanggapan diantaranya, fraksi PDI Perjuangan melihat dan mempelajari target PAD terutama pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya berkisaran 53 milyar.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Kami berharap pemerintah daerah memberikan target lebih tinggi daripada angka yang tertera pada nota keuangan APBD tahun anggaran 2025, dan menghitung ulang target PAD tersebut, agar sebagai pemacu untuk lebih bekerja keras dan lebih baik kepada seluruh OPD sebagai pemungut PAD. Sebagai contoh penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2023 bisa mencapai kurang lebih sebesar 96 milyar,” terangnya belum lama ini, (11/24)</p>
<p dir="ltr">Fraksi PDI P telah mempelajari dengan seksama item demi item pada buku nota keuangan APBD 2025, pada bagian ringkasan APBD terdapat penjelasan besaran belanja pegawai kurang lebih sebesar 680 milyar.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Sementara kami dapatkan data pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2023 total belanja pegawai hanya terealisasi sebesar kurang lebih 464 milyar. Kami melihat ada selisih yang cukup besar pada item belanja pegawai sebesar 216 milyar,” katanya.</p>
<p dir="ltr">“Hal ini tentu kami pertanyakan dan soroti serta tolong diberikan penjelasan terperinci, apakah jumlah pegawai di kabupaten nunukan bertambah dari data yang kami peroleh adalah sebanyak 3459 orang ASN? Mohon penjelasan secara terperinci dari hal tersebut,” tambahnya.</p>
<p dir="ltr">Melanjutkan dalam point diatas apabila selisih perhitungan belanja pegawai sebesar 216 milyar tersebut bisa dialihkan kepada titik berat pembangunan yang lebih penting dan lebih prioritas dan berkeadilan dan dimasukan kedalam belanja modal.</p>
<p dir="ltr">Lebih lanjut Saddam mengatakan, fraksi PDI Perjuangan meminta dan memastikan anggaran bea siswa untuk masyarakat tidak mampu dan berprestasi lebih besar daripada anggaran tahun sebelumnya.</p>
<p dir="ltr">Serta meminta agar pemerintah daerah melakukan pengerukan sedimentasi embung di seluruh Kabupaten Nunukan, dan memastikan jaringan air bersih tersedia untuk masyarakat Nunukan, sebagai contoh belum adanya meteran pdam untuk warga rt 29 kelurahan Nunukan Barat.</p>
<p dir="ltr">Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti rendahnya upah petugas kebersihan pada dinas lingkungan hidup dimana petugas kebersihan adalah garda terdepan untuk meraih adipura. Dan meminta agar dilakukannya sensus atau survey kebutuhan Lpg 3 kg dan BBM bersubsidi di kabupaten Nunukan agar kuota Lpg 3 kg dan BBM bersubsidi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan real yang terjadi di kabupaten Nunukan.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Kami masih mendapatkan keluhan dilapangan tidak meratanya distribusi dan sulitnya mendapatkan gas Lpg 3 kg dan BBM subsidi solar bagi para nelayan terutama di desa Binalawan,”jelasnya</p>
<p dir="ltr">Sadam Husein juga memaparkan agar pemerintah daerah terutama OPD terkait untuk mengevaluasi kualitas bahan material pada program bedah rumah pada tahun anggaran 2024 hal itu berdasarkan laporan dari masyarakat RT 29 Kelurahan Nunukan Barat dan penerangan jalan umum, masih banyak kami temukan ruas jalan yang tidak memiliki penerangan jalan seperti di jalan Brigade RT 29 kelurahan Nunukan Barat.</p>
<p dir="ltr">Pada peningkatan bantuan rumah ibadah, fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah agar meningkatkan bantuan rumah ibadah pada APBD 2025.</p>
<p dir="ltr">Dibidang pendidikan kami fraksi PDI Perjuangan meminta agar seluruh sekolah di Kabupaten memiliki gedung RKB sendiri. Sebagaimana belum tersedia RKB pada SDN 01 tulin onsoi di RT 3 desa Salang.</p>
<p dir="ltr">Pada bidang telekomunikasi fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah lebih aktif berkoordinasi untuk pengusulan tower BTS ke Kementerian terkait karena masih adanya blankspot di beberapa daerah seperti desa Tinampak 1, 2, desa Tau Baru, desa Balatikon, desa Salang, desa Tembalang, desa Kalunsayan dan desa Naputi kecamatan Tulin Onsoi.</p>
<p dir="ltr">Dibidang listrik, kami dari fraksi pdi perjuangan meminta agar meratanya jaringan listrik di desa- desa seperti desa salang RT 3, desa sungai limau RT 8 serta desa setabu RT 3 dan di jalan brigade RT 29 Kelurahan Nunukan Barat.</p>
<p dir="ltr">Dibidang infrastuktur jalan, kami meminta agar pemerintah daerah pada APBD 2025 untuk tidak melakukan pekerjaan aspal ulang pada ruas jalan yang masih bagus dan layak dilewati.</p>
<p dir="ltr">Hal ini menunjukkan tidak adanya keadilan dalam pemerataan pembangunan di kabupaten nunukan. Kami meminta agar pemerintah fokus pada infrastruktur jalan akses desa menuju kecamatan, pengaspalan jalan Brigade RT 29 Kelurahan Nunukan Barat, pengaspalan jalan veteran II RT 29 Kelurahan Nunukan Barat, pengaspalan jalan kampung pisang RT 14 kelurahan nunukan barat, pengaspalan jalan sekikilan menuju salang kecamatan tulin onsoi, Pengaspalan jalan dari desa Tinampak 1 menuju desa Balatikon serta pembukaan badan jalan pada RT 3 desa Tinampak 1 kecamatan Tulin Onsoi, pengaspalan jalan desa sanur dan desa makmur kecamatan Tulin Onsoi, jalan desa Wa Yagung menuju desa Long Umung kecamatan Krayan Timur.</p>
<p dir="ltr">Rekonstruksi jalan pisang RT 06 di desa Tembaring yang merupakan urat nadi ekonomi petani sawit rakyat di desa Setabu, desa Tembaring dan desa Balansiku, rekonstruksi jalan Lodres RT 13, jalan Sungai Limau atas RT 04 menuju kampung Tebol, pengaspalan jalan Kampung Tator RT 17 dan RT 19 kelurahan Nunukan Tengah, rekonstruksi dermaga Bambangan yang kondisi perhari ini sangat memprihatinkan, pembangunan balai pertemuan umum kecamatan Tulin Onsoi.</p>
<p dir="ltr">Saddam juga menyebutkan perlu adanya master plan dan perencanaan serta ketersediaan lahan untuk membangun pelabuhan khusus bongkar muat untuk tabung Lpg dan BBM di pulau Nunukan, juga meningkatkan anggaran pada sektor perikanan dan pertanian sebagai dukungan terhadap masyarakat petani dan perumput laut serta nelayan.</p>
<p dir="ltr">PDI Perjuangan meminta perhatian pemerintah daerah untuk merumuskan langkah konkret dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan fokus pada sektor kerajinan, terutama produk khas Dayak dan Tidung, kami mendorong pembuatan database UMKM. Ini akan mempermudah penyaluran bantuan modal dan pemasaran, sehingga kerajinan lokal dapat menjadi produk unggulan di Kabupaten Nunukan.</p>
<p dir="ltr">Dalam pemenuhan ketahanan pangan, kami mengusulkan pembangunan pabrik mini pengolahan tepung tapioka di beberapa kecamatan: Tulin Onsoi, Sebuku, Sembakung Atulai, Sembakung, dan Lumbis Raya. Tepung tapioka merupakan bahan makanan penting bagi masyarakat, terutama dalam budaya Ilui, dan perlu pengolahan yang lebih baik.</p>
<p dir="ltr">PDI-P juga mendesak agar rumah potong hewan di Kelurahan Mansapa, yang selama ini tidak terpakai, dapat dikelola kembali. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk memastikan ketersediaan daging di Kabupaten Nunukan terjamin. Langkah ini penting untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal.</p>
<p dir="ltr">Selanjutnya, zonasi bagi pembudidaya dan pemukat rumput laut harus ditetapkan dan diatur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang tenang dan kondusif bagi pelaku usaha rumput laut. Koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah di sektor ini.</p>
<p dir="ltr">Di bidang kesehatan, kami mengharapkan peningkatan anggaran kesehatan berdampak merata, terutama bagi tenaga medis dan puskesmas di Kabupaten Nunukan. Kondisi fasilitas kesehatan, terutama di wilayah Kabudaya, perlu perhatian serius agar tenaga kesehatan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Kami mengingatkan komitmen netralitas seluruh ASN di Kabupaten Nunukan menjelang pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga integritas dan kemajuan demokrasi di wilayah ini,”pungkasnya. (pk/**)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-aligncenter">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button-md.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 194px;height: 30px;" />
 </a>
 </div></div>
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Kurash Indonesia (Ferkushi) Kalimantan Utara (Kaltara) mengirim atletnya…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Pisah…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili, Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan,…
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Provinsi Kalimantan Utara terus mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I realisasi investasi…
Leave a Comment