NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan telah melakukan analisis mendalam terhadap nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025.
Anggota DPRD Nunukan sekaligus Ketua fraksi Gerindra, Andi Muliyono dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa dan wakil Ketua I Arpiah, belum lama ini, (11/24).
Andi Muliyono memaparkan, fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap penyusunan RAPBD Kabupaten Nunukan tahun 2025 yang dinilai komprehensif dan sistematis.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang inovatif, berkualitas, dan berdaya saing sebagai fokus utama dalam pengembangan daerah,”kata Andi Muliyono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kaltara tersebut.
Selanjutnya, fraksi ini menegaskan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah diharapkan melakukan evaluasi berkala untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra juga menyoroti persoalan penerimaan pajak daerah yang menjadi salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka mengingatkan bahwa kenaikan belanja yang tidak diimbangi dengan peningkatan PAD, dan hanya bergantung pada kenaikan Silpa serta penerimaan transfer, merupakan situasi yang ironis
“Fraksi Gerindra meminta agar kinerja pemungutan pajak daerah terus dievaluasi hingga akhir tahun 2025 untuk mencapai hasil yang lebih baik,”ucapnya.
Fraksi Gerindra juga menanyakan penurunan belanja bantuan sosial sebesar Rp306.486.134,00 dan meminta penjelasan terkait faktor serta penyebab di balik penurunan yang signifikan tersebut
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan bahwa pendataan penerima bantuan sosial dilakukan secara cermat, mengedepankan standar kepatutan dan kelayakan agar tidak terjadi kesalahan sasaran.
“Fraksi Gerindra menekankan perlunya terobosan-terobosan untuk efisiensi anggaran,
mengingat keterbatasan anggaran yang ada di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat,”tutupnya. (pk/**)
