NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Ladullah, menggelar reses di daerah pemilihannya belum lama ini di Seimenggaris, Nunukan. Dalam kegiatan tersebut, ia menyerap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara itu mengungkapkan, masih terdapat sejumlah sekolah yang belum menerima program MBG yang merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Masih ada yang belum menerima program MBG ini seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dijalankan secara menyeluruh. Dari hasil reses itu, tentu akan kami sampaikan ke pemerintah provinsi agar persoalan seperti ini segera ditindaklanjuti,” ujarnya, Selasa, (17/02/26).
Menurut Ladullah, kondisi tersebut menjadi perhatian serius dan perlu evaluasi menyeluruh, khususnya pada aspek teknis pelaksanaan di lapangan. Ia menduga salah satu penyebab belum meratanya distribusi karena satu penyedia MBG melayani terlalu banyak siswa.
“Mungkin salah satu faktornya karena satu penyedia MBG terlalu banyak melayani siswa. Ini perlu diatur kembali, supaya setiap penyedia tidak melebihi kapasitas atau menangani terlalu banyak sekolah,” jelasnya.
Selain pemerataan, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dari instansi terkait, terutama Dinas Kesehatan, di setiap titik distribusi MBG. Pengawasan dinilai krusial untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan yang sempat terjadi beberapa bulan lalu.
“Di setiap titik MBG itu harus ada keterlibatan Dinas Kesehatan. Pengawasan harus benar-benar maksimal supaya kejadian seperti beberapa bulan lalu, yakni kasus keracunan, tidak terjadi lagi. Kita tidak ingin hal itu terulang,” tegasnya.
Sebagai legislator tingkat provinsi, Ladullah menegaskan bahwa program MBG wajib didukung bersama karena merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat. Namun, ia mengingatkan pelaksanaan di daerah harus merata dan tepat waktu agar tidak menimbulkan kesan program berjalan tidak optimal.
“Harapan kami, pembagiannya merata sehingga setiap sekolah mendapatkan program tersebut. Jangan sampai sekolah di dalam kota saja belum menerima, apalagi yang di luar kota,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan jadwal distribusi yang dinilai perlu dibenahi. Menurutnya, keterlambatan distribusi di wilayah dalam kota seharusnya tidak terjadi dan harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun pihak pelaksana.
“MBG itu harus datang tepat waktu. Kalau di luar kota mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau di dalam kota, pemerintah harus turun tangan. Jangan sampai persoalan kecil seperti jadwal membuat program pemerintah ini dianggap tidak berhasil,” pungkasnya. (*adv)
