NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Anggota DPRD Nunukan Wilson ditemui usai melakukan reses beberapa waktu lalu di Wilayah Krayan Kabupaten Nunukan, mengatakan, pertama dirinya menyampaikan soal hambatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tingkat Desa yang masih harus menyesuaikan dengan sistem yang terbilang masih baru tersebut.
“Itukan usulan dari Desa banyak ke wilayah sehingga mengerucut hasil Musrenbang sampai ke Kecamatan, artinya sistem yang baru ini lebih sulit, jadi bisa saja banyak usulan yang tidak masuk, atau tidak sampai ke tingkat Kabupaten belum tentu terakomodir, karena itu terbatas dan di kabupaten usai dibahas lagi itu juga belum tentu bisa masuk,” ucap Wilson, politisi partai Golkar Nunukan, pada Senin (20/03/23).
Wilson menyampaikan, dari hasil reses yang dilakukannya warga dominan bersuara soal masalah infrastruktur jalanan yang sangat parah khusunya di Desa Pa Raye Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan hingga menghambat aktivitas anak pergi ke sekolah, setiap hari berjalan kaki dan berjibaku dengan lumpur, bahkan bisa saja melumpuhkan perekonomian karena jalanan yang tidak layak dilewati dan setelah melalui musrenbang sebenarnya menjadi wewenang jalan provinsi.
“Saya kan turun kelapangan, terutama untuk Krayan itu masalah jalan, salah satunya di Desa Pa Raye di Krayan Timur jalannya berlumpur, untuk kesana saya berjam-jam sangkut di jalanan, sangat luar biasa parah,” kata Wilson.
Wilson menaruh perhatian yang serius walaupun masuk wewenang provinsi, ia berkomitmen untuk tetap memasukkan aspirasi reses soal jalanan tersebut ke pokok pikiran (Pokir) DPRD Nunukan, karena ini berkaitan dengan pendidikan anak bangsa di perbatasan yang ingin bersekolah tapi terhambat oleh jalanan yang tidak layak.
“Itu memang masuk ruas jalan provinsi tapi kalau menunggu dikerjakan provinsi entah itu sampai kapan. Itu menjadi perhatian saya. Walaupun itu jalan masuk wewenang provinsi saya tetap akan memasukkan hasil reses saya di pokir tahun depan, saya berharap tetap dikerjakan karena anak-anak sekolah itu terutama anak SMP itu berangkat jam 5 subuh jalan kaki pergi sekolah, pulang kerumah jam 4 sore. Praktis hanya 2 jam saja bersama orang tuanya. Bayangkan anak sekolah SMP 3 tahun jalan kaki tiap hari, wah itu saya pikir menderita,” ujar Wilson.
Kemudian hasil reses Wilson ditempat yang sama adalah masalah penerangan jalanan dan gedung Sekolah SD Inpres yang bangunan gedungnya sudah miring, satu lokal tidak layak digunakan dan ada yang dibagi tiga untuk bersekolah, selanjutnya di Desa Long Puak, Kecamatan Krayan Barat kondisi sekolahnya juga sangat parah ketika anak bersekolah bisa roboh sewaktu-waktu.
“Betul-betul tidak ada penerangan. Saya sudah lihat langsung semuanya, untuk pendidikan, ada SD inpres itu satu dibagi tiga untuk bersekolah, sama satu sekolah di Long Puak bisa roboh ketika belum di perbaiki,” bebernya.
Wilson menambahkan untuk masalah pendidikan, dirinya sebetulnya sudah berkoordinasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan agar masalah bangunan gedung Sekolah, kekurangan Guru dan Sarana Prasarana, fasilitas sekolah yang sudah seharusnya menjadi perhatian khusus.
“Saya sudah teruskan masalah ini ke dinas pendidikan, saya meminta untuk dikerjakan tahun ini atau tahun depan, tapi untuk tahun itu sebenarnya sudah masuk di Dana Alokasi Khusus (DAK) tiba-tiba tidak terakomodir. Sampai hari ini saya belum bisa dijelaskan dari dinas pendidikan,” tukasnya. (ka)
