NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Suasana halaman Kantor Bupati Nunukan, Senin pagi,(08/12/25) mendadak riuh ketika Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyela pidatonya. Ia memanggil seorang honorer bernama Diana, yang berdiri di barisan paling depan. Tanpa ragu, Irwan melepas Pin Korpri yang sedang ia pakai dan menyematkannya kepada Diana.
“Saya mendengar Pin Korpri di Nunukan sudah habis terjual, bahkan ada yang tidak kebagian. Saya punya dua, yang satu saya bawa hari ini. Mari ibu ke sini, saya kasih Pin saya,” ujar Irwan Sabri dari podium. Momen spontan itu sontak menjadi perhatian ribuan honorer yang sejak pagi menanti kepastian status mereka.
Hari ini, sebanyak 2.512 honorer Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi berubah status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Mereka terdiri dari 2.306 tenaga teknis, 184 tenaga kesehatan, serta 22 tenaga guru yang secara serempak menandatangani kontrak kerja dan menerima SK PPPK Paruh Waktu.
Irwan menyebut seremoni penyerahan SK ini sebagai peristiwa yang bersejarah dan sudah lama ditunggu-tunggu.
“Penyerahan Surat Keputusan dan Penandatanganan Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu pada hari ini merupakan momentum berharga yang menjawab kesimpangsiuran nasib para honorer di Kabupaten Nunukan,” ujar Irwan.
Menurutnya, SK yang diterima para honorer bukan sekadar tanda perubahan status, tetapi penegasan bahwa mereka kini telah sah dan legal menjadi bagian dari aparatur pemerintah. “Mulai hari ini, status bapak ibu sudah resmi. Legal. Sah sebagai pegawai pemerintah,” katanya menegaskan.
Kepada ribuan PPPK Paruh Waktu yang baru diangkat, Irwan berpesan agar menjaga integritas dan profesionalisme. “Tunjukkan bahwa bapak ibu pantas menjadi ASN dan siap menerima tanggung jawab yang lebih besar,” ucapnya.
Acara tersebut turut dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, jajaran asisten, staf ahli, anggota DPRD, Ketua TP2D, pimpinan OPD, serta perwakilan perbankan. Momentum ini menjadi salah satu kebijakan terbesar Pemkab Nunukan dalam penyelesaian status honorer dan penguatan tata kelola kepegawaian daerah.
(Dwi/spi/man/tus/prokompim/*red)
