DPRD Nunukan

Respon Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan Soal Laut Laut di Perairan Kinabasan Nunukan

Published by
Redaksi

<div class&equals;"pf-content"><p dir&equals;"ltr">NUNUKAN&comma; Kaltaraaktual&period;com- Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan&comma; Muhammad Mansur&comma; menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dalam insiden kecelakaan speedboat&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Ia mengajak masyarakat untuk mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Hal ini disampaikan saat dikonfirmasi usai memantau pencarian Korban dilokasi evakuasi Yamaker&period; Kamis &lpar;30&sol;1&sol;2025&rpar; di Nunukan&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Menyikapi Kecelakaan laut tersebut&comma; Muhammad Mansur mengatakan bahwa&comma; setiap penumpang yang berangkat seharusnya tercatat dalam manifest&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Namun&comma; ditemukan indikasi bahwa seluruh korban yang menggunakan jasa speedboat tujuan Nunukan ke Sebakis itu tidak terdaftar dalam sistem pencatatan penumpang yang diberangkatkan&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">&OpenCurlyDoubleQuote;Saya sangat menyesalkan kinerja dari tiga instansi terkait dalam permasalahan ini&comma; yaitu KSOP&comma; Dinas Perhubungan&comma; dan Balai UPTD Perhubungan&comma; yang seharusnya mengawasi segala aktifitas dilaut&comma;” kata Mansur&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Terkait hal tersebut&comma; Mansur menegaskan bahwa tanggung jawab dalam aspek sosialisasi&comma; perizinan&comma; uji kelaikan&comma; dan operasional speedboat harus diperjelas agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Karena itu&comma; rencananya Komisi I DPRD Nunukan akan segera memanggil tiga instansi tersebut untuk memberikan klarifikasi terkait standar keselamatan pelayaran&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">&OpenCurlyDoubleQuote;Aturan pelayaran sudah jelas&comma; sehingga tidak boleh ada sikap saling menyalahkan di antara pihak terkait&comma; jika seperti ini siapa yang nantinya akan bertanggungjawab&comma; hari Senin kami akan gelar RDP terkait peristiwa ini&comma;” tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Pentingnya peningkatan keselamatan pelayaran&comma; kata Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan ini&comma; ketiga instasi tersebut harus memastikan bahwa setiap speedboat menyediakan jaket pelampung dan tidak membawa penumpang melebihi kapasitas&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Mansur mendesak agar ketiga instansi terkait bekerja sama mencari solusi tanpa adanya ego sektoral&period; Jika aturan pelayaran telah diterbitkan&comma; maka harus ada pihak yang bertanggung jawab atas sosialisasi dan implementasinya demi keselamatan penumpang&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Selain itu&comma; pengawasan ketat terhadap jumlah penumpang dan kondisi kapal harus dilakukan&comma; serta BMKG harus dilibatkan dalam pemantauan cuaca sebelum keberangkatan&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">&OpenCurlyDoubleQuote;OPD berwenang harus proaktif dong&period; Dan mereka seharunya tidak bertindak setelah insiden insiden&period;&comma; semuanya harus diantisipasi&comma; ini kan sudah ada peraturan perundang undangannya&comma;” tambahnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Selain itu Sekretaris Fraksi Nasdem ini juga menduga adanya speedboat yang beroperasi tanpa izin&comma; ia meminta OPD terkait melakukan  pendataan dan inspeksi berkala terhadap kondisi fisik speedboat untuk memastikan keamanan pelayaran&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">DPRD Nunukan menekankan bahwa aturan harus ditegakkan&comma; seluruh speedboat&comma; baik reguler maupun pribadi&comma; harus terdaftar secara administratif&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">&OpenCurlyDoubleQuote;Sosialisasi juga harus diperbanyak agar agen transportasi mencatat jumlah penumpang yang berangkat setiap har&comma; kita bahkan semua masyarakat Nunukan pasti tidak ingin kejadian ini terulang&comma; sudahlah semua OPD terkait harus komitmen menyikapi peristiwa ini&comma;” tutup Mansur&period; &lpar;tfk&sol;dprdnnk&rpar;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"printfriendly pf-button pf-button-content pf-aligncenter">&NewLine; <a href&equals;"&num;" rel&equals;"nofollow" onclick&equals;"window&period;print&lpar;&rpar;&semi; return false&semi;" title&equals;"Printer Friendly&comma; PDF & Email">&NewLine; <img class&equals;"pf-button-img" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;cdn&period;printfriendly&period;com&sol;buttons&sol;printfriendly-pdf-email-button-md&period;png" alt&equals;"Print Friendly&comma; PDF & Email" style&equals;"width&colon; 194px&semi;height&colon; 30px&semi;" &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div><&sol;div>

Related Post
Redaksi

Leave a Comment
Published by
Redaksi

Recent Posts

Kabid Humas Polda Kaltara Hadiri HUT LPP TVRI Ke-63

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Pol. Budi Rachmat mewakili Kapolda Kaltara menghadiri…

Agustus 2, 2025

Pemkab Bulungan Harapkan Rakerda IPHI Dukung Kehidupan Sosial Keagamaan

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com-Bupati Bulungan, Syarwani yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Jamal membuka…

Agustus 2, 2025

Polda Kaltara Raih Prestasi di Kejuaraan Nasional PON Kapolri Cup 6 Taekwondo 2025

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com-  Sebanyak enam personel Polda Kaltara berhasil mengharumkan nama kesatuan dengan meraih prestasi…

Agustus 2, 2025

Pra UKW SMSI- LUPR Sukses Digelar, Ini Harapan DKISP Kaltara

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Sebanyak 48 wartawan dari berbagai media di provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sukses…

Agustus 2, 2025

Simbol Identitas Retak: Fenomena Bendera One Piece Mengungguli Merah Putih

OPINI, Kaltaraaktual.com- Dalam lanskap kebudayaan kontemporer Indonesia, terjadi sebuah gejala yang tak terduga namun sarat…

Agustus 2, 2025

Lindungi Keselestarian MHA, Entry Meeting Verifikasi Suku Punan Batu Benau Bulungan

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial,…

Agustus 1, 2025