NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ruman Tumbo, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemekaran Krayan, Sebatik, dan Kabudaya. Dalam pernyataannya, Ruman juga menyoroti isu pemekaran yang kembali mencuat di Kaltara. Ia menyebut Krayan sebagai daerah yang layak diprioritaskan secara nasional. Ia mengungkap telah lebih dari satu dekade terlibat dalam penandatanganan dokumen pemekaran untuk sejumlah wilayah perbatasan.
“Sudah lebih 10 tahun saya tanda tangan itu. Sebatik pertama, kedua Kabudaya, dan Krayan,” ungkapnya, Senin, (01/12/25).
Ruman mengaku pernah diundang Presidium DOB Kabudaya untuk memberikan pandangannya, bahkan telah berdialog dengan pihak Kementerian Dalam Negeri yang menangani berkas pemekaran daerah. Ia menegaskan pentingnya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar utama.
“Banyak orang yang mengajukan pemekaran, tapi kelihatannya hanya mau jabatan. Itu tidak. Yang nomor satu itu kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ruman menyampaikan optimisme bahwa Krayan memiliki modal cukup untuk menjadi kabupaten baru yang mandiri. Selain letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, wilayah itu juga menyimpan potensi pariwisata dan hasil bumi yang besar.
“Krayan itu jangan dilihat tidak ada isinya. Kalau sudah mekar jadi kabupaten, saya yakin sanggup berdiri sendiri,” katanya.
Ia menyoroti besarnya peluang sektor pariwisata Krayan. “Malaysia dan Brunei itu negara dengan penduduk berduit. Mereka kesepian hiburan. Di Krayan banyak objek wisata. Kalau dikelola dengan baik, penghasilannya besar,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia menekankan komoditas unggulan Krayan selama ini justru lebih dikenal berlabel Malaysia. “Beras Krayan itu nomor satu di dunia. Garam iodium juga. Tapi sering berlabel Malaysia. Padahal asalnya dari Krayan,” tegasnya.
Dorongan untuk Masuk Prioritas Nasional
Ruman mengungkapkan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk tokoh yang disebutnya akan memperjuangkan percepatan pemekaran daerah perbatasan. Ia menyebut salah satunya adalah figur bernama Hane, yang dinilainya berkomitmen mendorong DOB masuk kategori prioritas nasional.
“Masuk prioritas ini. Kalau tidak bisa serentak, mungkin yang duluan Kabudaya, karena agak gersik. Tapi Krayan kemarin juga sudah ketemu di Jakarta,” ujar Ruman.
Dengan seluruh potensi dan dukungan politik yang terus menguat, Ruman berharap pemerintah pusat memberi perhatian lebih besar pada pemekaran wilayah perbatasan. Menurutnya, hal itu bukan hanya menjawab kebutuhan pemerataan pembangunan, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di garis depan. (**)
