TANJUNG SELOR, KaltaraAktual.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, H Risdianto, resmi menutup Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2027 di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati, Jumat (26/03/26).
Dalam kesempatan tersebut, Risdianto memaparkan proyeksi keuangan daerah tahun depan. Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan diperkirakan berada di kisaran Rp2,1 triliun hingga Rp2,3 triliun.
Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal nasional perlu menjadi perhatian serius. Hingga Februari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mengalami defisit sekitar Rp135 triliun, yang berpotensi berdampak pada kebijakan efisiensi di daerah.
“Kita perlu mencermati kondisi nasional. Ini bisa berimbas pada kebijakan efisiensi anggaran di daerah,” ujar Risdianto.
Ia pun menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk melakukan efisiensi belanja, terutama pada pos operasional seperti perjalanan dinas, penggunaan listrik, air, BBM, alat tulis kantor (ATK), hingga kegiatan seremonial.
Menurutnya, anggaran harus difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar. “Kita harus menjaga keseimbangan APBD agar tetap sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam penyusunan Renja 2027, tercatat sekitar 2.555 usulan masyarakat yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selain itu, terdapat sekitar 1.001 usulan pokok pikiran DPRD serta 41 usulan dari kelompok rentan sebagai bagian dari komitmen pembangunan inklusif.
Risdianto menilai, tingginya jumlah usulan tersebut mencerminkan keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan daerah melalui pendekatan pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
Meski begitu, ia menegaskan tidak semua usulan dapat diakomodasi, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Perlu ada skala prioritas agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda juga mendorong setiap perangkat daerah untuk menghadirkan minimal satu inovasi unggulan yang memiliki daya ungkit tinggi bagi pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya membangun jejaring dan komunikasi untuk membuka peluang pendanaan dari luar, baik melalui APBN, pemerintah provinsi, maupun sumber lainnya.
Di akhir arahannya, Risdianto menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan yang merata dan berkeadilan, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman.
“Kita punya tanggung jawab memastikan pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat,”pungkasnya. (prokompim/red)
