MALINAU, Kaltaraaktual.com– Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Malinau Barat di Aula Kecamatan, Selasa (11/11/25) pagi. Di hadapan peserta, Ernes menegaskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan, menitikberatkan pada transformasi digital, pemerintahan bersih, serta penguatan sumber daya manusia.
“Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju Kabupaten Malinau yang maju, mandiri, dan sejahtera berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal didukung dengan pemerintahan yang profesional,” ungkap Ernes Silvanus.
Visi ini diperkuat enam misi pembangunan dan lima program unggulan: Wajib Belajar Malinau Maju, Desa Sarjana Unggul, Pertanian Sehat (Pesat), Smart Government (Saget), serta Milenial Mandiri.
Tata Kelola Digital 2027 harus diimplementasikan menyeluruh, Ernes menegaskan tema pembangunan tahun 2027, “Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Berbasis Digital Menuju Pemerintahan yang Bersih, Adaptif, Melayani, dan Berkeadilan,” imbuhnya.
Sekda Ernes menyebut digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan fondasi pelayanan publik di daerah yang harus dikawal serius. Konsep Smart Government, kata Ernes, menjadi prioritas guna membangun birokrasi yang efisien, transparan, dan pro-rakyat.
Namun, ia tak menampik adanya tantangan. Resistensi terhadap perubahan masih terjadi di tingkat birokrasi maupun masyarakat. “Adaptasi dan literasi digital butuh waktu. Tapi jika tidak dimulai, kita akan tertinggal,” ujarnya.
Melalui forum Musrenbang, pemerintah berupaya merumuskan rencana pembangunan yang lebih presisi mulai dari pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi lokal, penyediaan infrastruktur dasar, mitigasi bencana, hingga digitalisasi layanan.
Ernes menekankan pentingnya memahami kebutuhan warga, bukan sekadar memenuhi keinginan. Ia merinci contoh pengelolaan potensi lokal dan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong kemandirian ekonomi desa.
“Program pemerintah hanya berdampak jika masyarakat memahami manfaat dan ikut terlibat,” tegasnya.
Diskusi dalam forum juga menyoroti perlunya edukasi publik agar program dan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Ernes menyebut kolaborasi antara pemerintah, desa, pelaku usaha, hingga masyarakat menjadi kunci pembangunan inklusif.
Acara ditutup dengan pembukaan resmi Musrenbang untuk perencanaan pembangunan tahun 2027. Ernes mengingatkan agar forum tidak menjadi seremonial semata. “Musrenbang harus melahirkan keputusan yang konkret dan visioner untuk masa depan Malinau,” katanya.
Musrenbang Malinau Barat menjadi penanda dimulainya proses perencanaan pembangunan yang lebih terarah, berbasis data, dan menyesuaikan dinamika digital yang kian mendesak. (sd/prokompim/red)
