JAKARTA, Kaltaraaktual.com – Rumah Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait kinerja lembaga penegak hukum di Indonesia. Hasilnya, Polri menempati posisi teratas sebagai institusi dengan kinerja paling dipercaya publik.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengatakan temuan ini menjadi kabar gembira bagi Korps Bhayangkara. Menurutnya, Polri kini mulai mendapat tempat di hati masyarakat berkat sejumlah gebrakan dan prestasi.
“Mengenai kepolisian, saya kira ini bagian dari polisi presisi yang harus terus dilanjutkan supaya betul-betul bisa mendapatkan perhatian dan tempat di hati masyarakat,” kata Fernando dalam keterangan, Rabu (27/8/25).
Berdasarkan hasil survei, Polri menempati posisi pertama dengan 20,11 persen. Disusul KPK 20,9 persen, Kejaksaan Agung 20,5 persen, lalu Pengadilan 18,51 persen, dan Mahkamah Konstitusi (MK) 17,21 persen.
Survei dilakukan pada 22–26 Agustus 2025 di 34 provinsi dengan melibatkan 1.525 responden dari berbagai latar belakang.
Tak hanya soal kinerja umum, Polri juga menjadi salah satu lembaga paling dipercaya publik dalam penanganan kejahatan siber dan kriminalitas baru. Polri mencatat persentase 22,32 persen, bersaing ketat dengan Kejaksaan Agung 22,29 persen, lalu KPK 19,75 persen, MK 19,21 persen, dan Pengadilan 12,57 persen.
Sementara untuk reformasi peradilan, Kejaksaan Agung memimpin dengan 20,9 persen, disusul Polri 20,6 persen, KPK 20,4 persen, MK 16,21 persen, dan Pengadilan 9,52 persen.
Adapun dalam hal pemberantasan korupsi, KPK masih di posisi teratas dengan 21,23 persen, diikuti Polri 21,20 persen, Kejaksaan Agung 21,17 persen, MK 19,21 persen, dan Pengadilan 17,03 persen.
Fernando menilai persaingan ketat antara Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung menunjukkan ketiga lembaga tersebut terus berbenah dan mendapat perhatian publik.
“Kalau kita lihat, KPK masih menunjukkan kinerja lewat OTT. Kejaksaan Agung juga gencar dalam penangkapan besar. Polri pun makin dipercaya publik. Ketiganya memang bersaing ketat,” jelasnya.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan yang menempati posisi terbawah dinilai Fernando perlu segera berbenah. “Ini saatnya mereka memperbaiki diri. Survei ini bisa jadi masukan,” pungkasnya.
Pakar Hukum Desmen Rahmat menambahkan, survei ini menjadi gambaran nyata tentang dukungan publik terhadap lembaga penegak hukum. “Insight diberikan langsung oleh publik melalui jawaban yang ada di dalam survei ini,” ujarnya. (*red)
