TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Musyawarah Daerah (Musda) III Partai Golkar Kalimantan Utara kembali menjadi panggung konsolidasi politik yang nyaris tanpa riak. Pada Minggu, (30/11/25) di Gedung Wanita, Tanjung Selor, para peserta Musda sepakat mengukuhkan Syarwani sebagai Ketua DPD I Golkar Kaltara periode 2025–2030. Aklamasi. Tanpa perlawanan. Tanpa nama lain.
Syarwani yang kini juga memimpin Kabupaten Bulungan sebagai bupati memang tampil sebagai calon tunggal. Rekam jejak kepemimpinannya dinilai solid, terutama setelah Golkar di bawah komandonya berhasil mengamankan enam kursi DPRD Kaltara dan menempatkan kadernya di unsur pimpinan legislatif. Bagi para peserta Musda, prestasi itu lebih dari cukup menjadi legitimasi politik.
Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, yang hadir langsung membuka Musda, tidak menahan diri memberikan pujian. Dalam gaya lugas khasnya, Bahlil menyebut Syarwani sebagai figur yang naik tangga politik satu per satu, tanpa melompat.
“Saya ini kagum dengan Pak Syarwani. Kariernya dimulai dari bawah. Dari kecamatan, pengurus DPD II Bulungan, anggota DPRD Kabupaten, ketua DPRD, lalu anggota DPRD Provinsi, dan kini Bupati,” ujar Bahlil dalam sambutannya.
Pujian dari pucuk pimpinan DPP itu seakan mengunci suasana Musda bahwa keputusan aklamasi bukan sekadar formalitas, melainkan simbol kepercayaan total terhadap kepemimpinan Syarwani.
Setelah palu diketuk, Syarwani berdiri dan menyampaikan kesediaannya melanjutkan komando beringin di Kaltara untuk lima tahun ke depan.
“Kepada bapak ibu pimpinan organisasi hasta karya, saya menyatakan bersedia untuk menjadi pimpinan Partai Golkar Kaltara periode 2025–2030,” ucapnya.
Pernyataan itu sontak memantik tepuk tangan dan seruan “Golkar Solid, Indonesia Maju, Kaltara Dihati” dari peserta Musda. Jargon yang selama ini menjadi mantra persatuan di tubuh partai kuning, kembali menggema di ruang sidang.
Dengan aklamasi ini, Syarwani memastikan dirinya masih menjadi poros strategis Golkar di Kalimantan Utara. Tantangannya kini bergeser bukan lagi soal mempertahankan kursi ketua, melainkan menjaga stabilitas internal sekaligus memaksimalkan mesin politik menjelang kontestasi besar 2029. (*red)
