NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Dinas PU-PR Kabupaten Nunukan menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Pulau Sebatik pada Kamis-Jumat (17/09) di Kantor Camat Sebatik Utara, Sebatik Induk, dan Kantor Camat Sebatik Barat.
FGD ini bertujuan membahas terkait penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW), ketua Fraksi Hanura sekaligus anggota DPRD Nunukan Hj Nikmah berharap agar Dinas PU-PR mampu menata pusat startegis perekonomian masyarakat Pulau Sebatik
“Untuk wilayah Sebatik di harap bisa menata semaksimal mungkin, jadi mana wilayah yang menjadi pusat kegiatan strategis baik itu di pengembang dari segi lingkungan, wisata, pelabuhan, pelayanan publik, pertanian dan perkebunan, hutan lindung, perikanan dan kelautan, bisnis,serta pendidikan,” kata Nikmah.
Hj Nikmah menjelaskan hal itu harus dilakukan agar kedepannya tidak terjadi sengketa lahan antara masyarakat dan pemerintah.
“Kalau itu sudah jelas platformnya, tentu bisa meminimalisir potensi masalah masalah dilapangan, khususnya masalah sengketa lahan,” jelas dia.
Politisi partai Hanura ini menambahkan, penting untuk Dinas PU-PR memperhatikan kemungkinan yang terjadi dengan mengukur dampak sosialnya.
“Kita tidak mau nanti bisa merugikan masyarakat dan jelas yah, tata ruang wilayah ini harus sesuai aturan,” tambahnya.
Menurut Nikmah, supaya pembangunan baik dari segi infrastruktur dan layanan publik bisa berjalan lancar dan perekonomian bisa maju demi kesejahteraan rakyat, untuk itu dirinya mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh Dinas PU-PR ini.
“Apalagi kita tau wilayah kita ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, batas-batas wilayah negara kita dengan negara tetangga jangan sampai ada pergeseran patok dan perlu diketahui Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi penyangga ibu Kota apabila nanti ibu kota negara berada di Kalimantan timur, maka NKRI harga mati,” tegas Nikmah.
Penyusunan revisi RT-RW dibahas bersama para camat Pulau Sebatik, Kepala Desa, Bapedda, Dinas PU-PR, aparat keamanan serta tokoh-tokoh masyarakat.KA)
