TARAKAN, KaltaraAktual.com- Pertemuan alumni KNPI se-Kalimantan Utara (Kaltara) yang digelar di Kota Tarakan dimanfaatkan sebagai momentum konsolidasi gagasan sekaligus penguatan komitmen dalam pembangunan daerah.
Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, yang juga merupakan mantan Ketua KNPI Malinau, menegaskan bahwa forum tersebut tidak berkaitan dengan agenda politik. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang refleksi perjuangan sekaligus penguatan peran dalam membangun provinsi.
“Pertemuan ini lahir dari kerinduan sekaligus tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari orang-orang yang terlibat dalam pembentukan Kaltara. Ini bukan soal politik, tetapi bagaimana menjaga dan melanjutkan semangat pembangunan yang dulu kami perjuangkan,” ujarnya dalam kegiatan Silaturahmi Temu Kangen Alumni KNPI Pejuang Kaltara, Sabtu (04/04/26).
Ia menilai, Tarakan memiliki nilai historis sebagai titik awal pergerakan pembentukan Kaltara. Karena itu, pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi capaian sekaligus merumuskan kontribusi ke depan.
Meski tidak seluruh tokoh hadir secara langsung, Wempi menyebut dokumentasi perjuangan yang kembali dibuka dalam forum tersebut menjadi pengingat kuat atas komitmen bersama.
“Perjuangan tidak berhenti saat provinsi ini terbentuk. Justru tanggung jawab kita semakin besar untuk memastikan pembangunan berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Wempi, Kaltara saat ini telah menunjukkan kemajuan signifikan sejak awal pembentukan, ditandai dengan semakin lengkapnya struktur pemerintahan hingga ke tingkat pusat serta aktifnya institusi penegak hukum.
“Visi yang dulu hanya mimpi, hari ini sudah menjadi kenyataan. Tinggal bagaimana kita menjaga sinergi dan mempercepat pembangunan, terutama infrastruktur dan konektivitas wilayah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tantangan ke depan yang masih besar, termasuk penguatan koordinasi antarwilayah serta pengembangan Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi.
Sebagai Bupati Malinau, Wempi memaparkan empat fokus utama pembangunan, yakni menjaga toleransi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Kemajuan Kaltara tidak bisa dipisahkan dari kemajuan kabupaten dan kota di dalamnya. Jika Malinau berhasil, itu adalah keberhasilan Kaltara. Sebaliknya, jika gagal, itu juga menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk merangkul seluruh elemen, mulai dari generasi muda, tokoh agama, hingga partai politik, guna memperkuat pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
Menanggapi isu yang mengaitkan pertemuan tersebut dengan agenda politik menjelang Pilkada 2030, Wempi menilai hal itu sebagai persepsi yang wajar. Namun ia menegaskan, substansi kegiatan tetap pada semangat kebersamaan dan pengabdian.
“Penilaian publik tentu sah-sah saja. Tapi yang jelas, forum ini berangkat dari niat yang sama, yaitu membangun Kalimantan Utara, bukan kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting dari berbagai latar belakang. Di antaranya Ketua Tanfidziyah PWNU Kaltara, Alwan Saputra, Jimmy Nasrun yang merupakan dosen Universitas Kaltara sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Az Zahra, serta Ismid Mado, akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT) yang juga dikenal sebagai salah satu pejuang terbentuknya Kaltara. Sejumlah tokoh pemuda lainnya turut hadir dalam forum tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tanfidziyah PWNU Kaltara, Alwan Saputra yang juga merupakan mantan Ketua KNPI Kaltara, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait proses terbentuknya Kaltara, sekaligus meluruskan isu yang sempat berkembang di tengah masyarakat.
“Perlu diluruskan, Kabupaten Tana Tidung (KTT) itu bukan dibentuk untuk melengkapi Kaltara. Itu kebutuhan wilayah, bukan bagian dari skenario pembentukan provinsi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kesalahpahaman tersebut sempat memunculkan anggapan bahwa pembentukan Kabupaten Tana Tidung (KTT) menghambat proses terbentuknya Kaltara.
“Bahkan sempat ada stigma seolah-olah KTT tidak menghendaki Kaltara. Ini yang perlu kita luruskan agar tidak menjadi beban sejarah,” katanya.
Alwan menegaskan, pembentukan KTT bukanlah untuk melengkapi syarat administratif terbentuknya Kaltara, melainkan murni didasarkan pada kebutuhan wilayah dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. (ilm/red)
