MALINAU, Kaltaraaktual.com– Pemerintah Kabupaten Malinau resmi melepas penerbangan perdana program Subsidi Ongkos Angkut Orang (SOA) dengan rute Apau Kayan, Jumat (20/02/26), di Bandar Udara RA Bessing.
Wakil Bupati Malinau Jakaria mengatakan, penerbangan perdana tersebut mengangkut 11 penumpang dan menjadi awal pelaksanaan program subsidi transportasi udara tahun 2026 yang dilayani maskapai Susi Air.
“Hari ini kita melepas penerbangan perdana subsidi ongkos angkut orang ke Apau Kayan. Ini bentuk komitmen pemerintah daerah agar masyarakat di pedalaman dan perbatasan bisa terlayani secara terjadwal,” ujar Jakaria.
Ia menjelaskan, terdapat enam wilayah yang akan dilayani secara rutin dengan jadwal penerbangan dua hingga empat kali dalam seminggu, menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah bersama pihak maskapai juga disebut telah membangun komunikasi intensif untuk memastikan program tersebut berjalan optimal.
Menurut Jakaria, kondisi geografis Kabupaten Malinau yang lebih dari 90 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur darat. Karena itu, transportasi udara dinilai menjadi solusi utama untuk membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Kita tidak mengajarkan masyarakat untuk selalu bergantung pada subsidi. Namun dengan kondisi geografis Malinau, akses darat sangat terbatas. Transportasi udara menjadi satu-satunya pilihan yang bisa diandalkan,” jelasnya.
Program subsidi ini diharapkan mampu menekan harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan yang selama ini sangat tinggi akibat ketergantungan distribusi dari Malaysia.
Sebelumnya, harga sembilan bahan pokok di kawasan perbatasan disebut bisa mencapai lebih dari 500 persen dibandingkan harga di wilayah perkotaan.
“Dengan adanya subsidi angkutan ini, kita harapkan harga sembako bisa lebih terjangkau, meskipun tetap ada selisih karena biaya operasional,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Malinau juga berharap dukungan pemerintah pusat untuk membuka akses jalan darat ke wilayah pedalaman dan perbatasan agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal serta pemerataan pembangunan dapat terwujud. (diskominfomln/red)
