NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Nunukan kecewa atas pernyataan salah satu anggota DPRD Nunukan yang menyebut rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah perbatasan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) yang menilai Sebatik prematur dan belum siap untuk dimekarkan. HMI menilai pernyataan tersebut mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal.
Ketua HMI Cabang Nunukan, Andi Baso, menyayangkan sikap pesimistik anggota DPRD terhadap rencana pemekaran wilayah. Menurutnya, DOB justru menjadi jawaban atas ketimpangan pembangunan, lemahnya pelayanan publik, serta minimnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil.
”Kami menolak jika ada pandangan yang menyatakan bahwa daerah belum layak dimekarkan. Justru karena ketertinggalan itulah DOB harus didorong. Ini soal keadilan akses dan percepatan pembangunan,” ujar Andi
Baso menilai, kajian akademik dan aspirasi masyarakat, syarat administrasi pemerintahan sudah cukup kuat untuk menjadi dasar pembentukan DOB. Menurut mereka, yang perlu dilakukan adalah mempercepat persiapan teknis dan regulasi, bukan justru menghambat dengan keraguan politik.
”Semuanya sudah jelas. Dulu ada kajian akademis dari Universitas Airlangga, Pulau Sebatik layak mekar dan menjadi DOB sendiri. Apakah dia meragukan kredibilitas Universitas Airlangga. Dan apakah dia ragu keputusan kepala daerah dan DPRD Nunukan pada waktu itu yang telah menyetujui pemekaran Kota Sebatik. Semua sudah sesuai syaratnya,” tanya Baso.
Menurut Baso, sejatinya wakil rakyat harusnya membawa aspirasi masyarakat bukan melempar bola liar. Jika diperlukan yang bersangkutan mau hadir ketika ada diskusi HMI bertemakan soal Pemekaran DOB Kota Sebatik, pihaknya siap menggelar dialog publik yang mengundang pihak terkait termasuk menghadirkan presidium DOB dan tokoh-tokoh masyarakat Sebatik.
“Kami siap gelar dialog publik, yang bersangkutan siap kami undang juga. Kita lihat nanti bagaimana. Kalau harus ‘sempurna’ dulu baru dimekarkan maka daerah tertinggal tidak akan pernah berkembang. Sejatinya wakil rakyat berdiri bersama rakyat, bukan malah jadi penghambat. Masyarakat, tokoh masyarakat Sebatik, pemuda Sebatik, orang tua kami di Sebatik telah berdarah-darah dalam memperjuangkan agar Sebatik menjadi DOB sendiri,, kelak sejarah itu akan menjadi bukti nyata,” tegas Andi.
Walaupun saat ini pemerintah pusat masih belum mencabut moratorium DOB. HMI tetap meminta pemerintah pusat agar tidak terpengaruh oleh penilaian yang tidak berpijak pada realitas sosial di lapangan, dan tetap melanjutkan proses verifikasi serta pembahasan lanjutan terkait pemekaran DOB. (bs/red)
