MALINAU, Kaltaraaktual.com- Dua puluh enam tahun sudah Kabupaten Malinau berdiri di jantung perbatasan Kalimantan Utara. Dari wilayah yang dulu terisolasi, Malinau kini tumbuh menjadi kabupaten yang menapaki arah pembangunan mandiri. Di balik capaian itu, tersimpan cerita panjang tentang kerja keras, sinergi, dan konsistensi seluruh elemen daerah.
Pertumbuhan ekonomi Malinau tetap menunjukkan tren positif, meski sempat melambat dalam dua tahun terakhir akibat turunnya produksi batubara. Namun, di balik itu, justru muncul kekuatan baru: ekonomi non-batubara yang tumbuh hingga 6,73 persen pada 2024.
Sektor pertanian, konstruksi, akomodasi dan makan-minum, serta jasa keuangan menjadi penggerak utama. “Kami tidak ingin Malinau bergantung pada sumber daya yang tidak terbarukan,” ujar Bupati Malinau, Wempi W. Mawa pada Sidang paripurna peringatan HUT Kabupaten Malinau ke-26, Minggu, (26/10/25).
Menurutnya, arah kebijakan ekonomi daerah kini difokuskan untuk memperkuat sektor-sektor produktif dan berkelanjutan. “Kami dorong masyarakat agar lebih mandiri, terutama melalui penguatan pertanian, pariwisata, dan usaha mikro. Ini bagian dari strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap batubara,” kata Wempi.
Meskipun sempat meningkat pada 2024, angka kemiskinan di Malinau kembali ditekan melalui serangkaian program intervensi sosial. Pemerintah daerah meluncurkan bantuan sosial, operasi pasar murah, rehabilitasi rumah tidak layak huni, subsidi ongkos angkut, serta program pendidikan “Wajib Belajar Malinau Maju” dan “Desa Sarjana.”
Langkah-langkah ini memberi hasil nyata: angka kemiskinan turun dari 6,94 persen pada 2024 menjadi 5,54 persen di tahun 2025.
Wempi mengatakan, program yang menyentuh langsung kehidupan warga menjadi kunci penurunan kemiskinan. “Kami tidak sekadar memberi bantuan, tapi membuka akses agar masyarakat bisa berkembang. Melalui pelatihan kerja dan bantuan UMKM lewat program Milenial Mandiri, kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.
Tren positif juga terlihat pada tingkat pengangguran terbuka yang menurun dari 4,14 persen pada 2021 menjadi 3,10 persen pada 2024. Pemerintah daerah menilai penurunan ini tidak lepas dari upaya sistematis menyediakan pelatihan kerja dan lapangan usaha baru.
Dalam hal kualitas manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Malinau tumbuh rata-rata 0,49 persen per tahun. Indikator pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan peningkatan nyata.
“Investasi terbesar kita adalah manusia. Karena SDM yang unggul adalah pondasi dari semua kemajuan,” kata Wempi menegaskan.
Sementara indeks Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, berada di angka 0,283 poin pada 2024 tergolong rendah. Kondisi ini mencerminkan pemerataan ekonomi yang makin baik.
Dalam tata kelola pemerintahan, Malinau menjadi salah satu daerah dengan kinerja yang konsisten baik. Selama 11 tahun berturut-turut, laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tak hanya itu, pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024 meraih predikat “Baik”, sementara akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mendapat nilai “BB” (Sangat Baik).
Peningkatan juga tercermin dari penilaian Indeks Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN-RB dan Ombudsman RI yang terus membaik dari tahun ke tahun. Menurut Wempi, capaian ini adalah hasil dari kerja kolektif seluruh ASN di Malinau.
“Kami membangun sistem pemerintahan yang transparan dan melayani. Karena bagi kami, kepercayaan publik adalah modal utama pembangunan,” ujarnya.
Malinau kini tak lagi sekadar dikenal sebagai kabupaten di garis perbatasan, melainkan contoh daerah yang bangkit lewat inovasi dan kemandirian. Pembangunan fisik berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan manusia, sebuah kombinasi yang menjadi arah kebijakan pemerintah daerah ke depan.
“Dua puluh enam tahun ini bukan akhir perjalanan,” kata Wempi. “Ini momentum untuk melangkah lebih jauh menjadikan Malinau sebagai kabupaten yang maju, berdaya saing, dan menjadi kebanggaan Kalimantan Utara.” (red)
