SURABAYA, Kaltaraaktual.com– Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI.
Rakornas ini digelar secara daring dan luring, berlangsung di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya pada Rabu (12/11) tersebut, dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono.
Dalam sambutannya, Purwito menekankan pentingnya integrasi tata ruang bagi pertahanan terutamanya dalam perencanaan tata ruang nasional dan daerah sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan dan ketahanan bangsa.
“Ekonomi nasional adalah fondasi kemandirian bangsa, sedangkan pertahanan negara adalah perisai yang menjaga keberlanjutan pembangunan. Tanpa pertahanan yang kuat, ekonomi tidak memiliki ruang aman untuk tumbuh,” ucap Purwito.
Ia menjelaskan bahwa tata ruang bukan lagi sekedar urusan teknis pembangunan, melainkan telah menjadi bagian dari instrumen strategis bagi pertahanan dan kedaulatan nasional.
“Setiap kebijakan tata ruang memiliki dimensi yang strategis bagi pertahanan negara. Karena itu, integritas tata ruang pertahanan menjadi keharusan,” tegasnya.
Sementara itu dalam forum diskusi, Wagub Ingkong memaparkan sejumlah isu krusial terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) yang berada di Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
Wagub Ingkong menyebutkan dalam perjalanannya proyek tersebut menghadapi beragam permasalahan dan hingga kini belum mencapai titik penyelesaian yang tuntas.
“Yang terpenting adalah kita duduk bersama, melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan. Kita juga harus memahami dan menghormati kebijakan lokal, khususnya hak-hak masyarakat,” kata Wagub.
Lebih lanjut, Wagub menuturkan selama dua periode menjabat sebagai Wakil Bupati Bulungan, sudah banyak menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan tata ruang bersama pemerintah dan masyarakat.
“Banyak pihak merasa dirugikan atau dikorbankan, terutama masyarakat lokal,” ujarnya.
Selain itu, dikatakan Wagub Ingkong pada pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut juga kerap kali mengalami berbagai kendala, seperti dalam pengembangan konektivitas jalan dan jembatan yang bersinggungan dengan regulasi perizinan yang sangat kompleks.
“Tantangan administratif ini menjadi hambatan signifikan dalam percepatan pembangunan daerah”, terangnya.
Rakornas ini mempertemukan unsur pemerintah pusat, daerah, dan unsur pertahanan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyusunan tata ruang nasional yang terintegrasi, adaptif, dan berdaya tangkal tinggi, yang berorientasi pada kedaulatan dan keamanan NKRI. (dkisp)
