DPRD Kaltara

Wujudkan Keterbukaan Informasi, Pansus I DPRD Kaltara Bahas Raperda KIP

Published by
Redaksi

<div class&equals;"pf-content"><p dir&equals;"ltr">TARAKAN&comma; Kaltaraaktual&period;com- Panitia Khusus &lpar;Pansus&rpar; I DPRD Provinsi Kalimantan Utara &lpar;Kaltara&rpar; menggelar rapat terkait Rancangan Peraturan Daerah &lpar;Raperda&rpar; tentang Keterbukaan Informasi Publik&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus I&comma; Herman&comma; S&period;Pi&period;&comma; dan dihadiri oleh Sekretaris Pansus I&comma; H&period; Ladullah&comma; S&period;Hi&period;&comma; serta anggota Pansus I lainnya&comma; yaitu H&period; Hamka&comma; M&period;H&period;&comma; H&period; Alimuddin&comma; dan Anto Bolokot&period; Selain itu&comma; turut hadir perwakilan dari Dinas Komunikasi&comma; Informatika&comma; Statistik&comma; dan Persandian Provinsi Kaltara serta Biro Hukum Kaltara&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Dalam rapat tersebut&comma; Herman&comma; S&period;Pi&period;&comma; menjelaskan bahwa pembahasan Raperda harus menyesuaikan dengan perubahan perundang-undangan yang berlaku&period; Ia menegaskan bahwa Peraturan Daerah &lpar;Perda&rpar; tentang Keterbukaan Informasi Publik harus mencakup ketentuan umum&comma; asas&comma; prinsip&comma; tujuan&comma; serta hak dan kewajiban&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">&&num;8220&semi;Perda ini nantinya akan mengatur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik&comma; serta informasi yang dikecualikan&period; Namun&comma; untuk penjelasan yang lebih spesifik&comma; aturan tersebut perlu didukung dengan Peraturan Gubernur&comma;&&num;8221&semi; ujar Herman&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Ia juga menekankan bahwa Perda hanya akan mengatur aspek umum agar tetap fleksibel ketika terjadi perubahan regulasi di tingkat nasional&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr">Keterbukaan Informasi Publik merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat&period; Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang lebih tepat&period;&lpar;hms&rpar;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"printfriendly pf-button pf-button-content pf-aligncenter">&NewLine; <a href&equals;"&num;" rel&equals;"nofollow" onclick&equals;"window&period;print&lpar;&rpar;&semi; return false&semi;" title&equals;"Printer Friendly&comma; PDF & Email">&NewLine; <img class&equals;"pf-button-img" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;cdn&period;printfriendly&period;com&sol;buttons&sol;printfriendly-pdf-email-button-md&period;png" alt&equals;"Print Friendly&comma; PDF & Email" style&equals;"width&colon; 194px&semi;height&colon; 30px&semi;" &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div><&sol;div>

Related Post
Redaksi

Leave a Comment
Published by
Redaksi

Recent Posts

Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II 2025, Kapolda Kaltara Harap Jadi Mitra Konsultatif

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Brigjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy secara resmi…

September 8, 2025

Bupati Bulungan Serukan Sinergi Tekan Kemiskinan Lewat Pemberdayaan Ekonomi

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Bupati Bulungan Syarwani bersama Wakil Bupati Kilat, Ketua DPRD H Riyanto, Sekretaris…

September 8, 2025

Perbankan Dorong UMKM, Bupati Bulungan: Akses Modal Harus Lebih Mudah

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual com– Peran perbankan dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)…

September 8, 2025

Pimpin Apel Pagi, Pj. Sekprov Sampaikan Sejumlah Arahan Bagi Perangkat Daerah

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Bustan, S.E., M.Si,…

September 8, 2025

Pemprov Dorong Sinergi Bersama Intervensi dan Penanggulangan Kemiskinan

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan…

September 8, 2025

Pemerintah Lalai Cari Solusi Perdagangan Ikan di Nunukan

NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Kebijakan “kearifan lokal” kembali dijadikan jalan keluar klasik oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam…

September 8, 2025