Pemkab Malinau Perkuat Pencegahan Korupsi, KPK Dampingi Evaluasi MCP 2025

oleh -28 Dilihat
oleh

MALINAU, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi serta Akselerasi Capaian Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 di Ruang Rapat Intulun, Lantai 2 Kantor Bupati Malinau, Kamis (27/11/25) pagi. Agenda ini menjadi upaya lanjutan memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan pencegahan korupsi berjalan efektif di daerah berbasiskan wilayah hutan ini.

Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, membuka rapat dengan mengapresiasi kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut kunjungan itu sebagai bagian penting untuk mendorong peningkatan indikator MCP, salah satu instrumen utama KPK dalam mengukur efektivitas pencegahan korupsi di daerah.

Baca Juga  Potensi Merusak Lingkungan Wisata, Diduga Pemkab Bulungan Beri Izin Galian C di Kawasan Wisata Gunung Putih

“Penguatan dari KPK sangat penting untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan aman, transparan, dan berintegritas. Semua ini demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Wempi.

Dalam paparannya, Wempi menyinggung karakteristik geografis Malinau yang menjadi salah satu hambatan besar dalam pembangunan. Dengan wilayah yang sangat luas dan sebagian besar masuk dalam kawasan hutan konservasi, banyak proyek infrastruktur disebut tidak dapat dilanjutkan karena terkendala status kawasan.

Baca Juga  Bupati Wempi Bicara Visi Misi Malinau di Podcast Media Tempo Group

“Kondisi ini menyebabkan akses terbatas dan menghambat berjalannya program strategis. Perlu sinergi lintas sektor untuk mencari solusi yang mungkin,” ucapnya.

Bupati Wempi menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada koordinasi dengan KPK, tetapi juga pada komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta peningkatan keterbukaan data, pengendalian internal, serta mitigasi konflik kepentingan di setiap lini birokrasi.

Baca Juga  Bahlil Lahadalia: Golkar Kaltara Harus Inovatif dan Solid

“Melalui rapat ini, kita harapkan muncul saran, solusi, serta penguatan sinergi antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD untuk mewujudkan Bumi Intimung yang bersih, berintegritas, dan bebas korupsi,” kata Wempi.

Rapat berlangsung dengan sejumlah evaluasi teknis dan rekomendasi perbaikan MCP, yang selama ini menjadi barometer reformasi tata kelola pemerintahan daerah. (jms/prokompim/*red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan