MALINAU, Kaltaraaktual.com- Bupati Malinau Wempi W. Mawa menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malinau di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD, Selasa pagi, 30 Desember 2025. Rapat tersebut mengagendakan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaiannya, Wempi mengapresiasi DPRD Kabupaten Malinau atas kerja bersama yang telah mengantarkan APBD 2026 disahkan. Ia juga menyampaikan terima kasih atas berbagai saran, masukan, dan rekomendasi DPRD yang dinilai berkontribusi pada peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Bupati mengakui bahwa APBD Kabupaten Malinau Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Rp3,2 triliun pada 2025, anggaran daerah tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp2,4 triliun, atau berkurang hampir Rp800 miliar.
Menurut Wempi, penurunan tersebut berpotensi memengaruhi percepatan pencapaian visi, misi, serta lima program prioritas Pemerintah Kabupaten Malinau. Meski demikian, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap bersikap optimistis dan bijak dalam menyikapi kondisi fiskal tersebut.
“Pemerintah daerah telah mengambil sejumlah langkah strategis, di antaranya tidak menurunkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, serta melakukan rasionalisasi belanja yang tidak bersifat wajib agar anggaran lebih fokus pada program prioritas pemerintah pusat dan daerah,” kata Wempi.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjalankan pembangunan dengan mengedepankan perencanaan dari bawah atau bottom-up planning. Pendekatan ini, menurutnya, penting agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Wempi juga menyoroti konsistensi tata kelola anggaran daerah. Kabupaten Malinau, kata dia, kembali menjadi daerah pertama di Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan evaluasi APBD bersama tim evaluasi provinsi.
“Ini merupakan wujud konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan serta sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kami berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dijaga demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Malinau,” ujarnya. (prokompim/red)
