NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Bupati Nunukan H. Irwan Sabri secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2027. Kegiatan ini digelar di Ruang Pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan dan dihadiri Wakil Bupati Hermanus, Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Nunukan, serta pimpinan instansi vertikal.
Forum tersebut menjadi ruang diskusi dan urun rembuk para pemangku kepentingan pembangunan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan harapan terkait prioritas serta sasaran pembangunan daerah pada 2027. Hasil forum ini akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD sekaligus upaya menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.
Dalam sambutannya, Irwan menegaskan penyusunan RKPD 2027 diarahkan agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah, termasuk 17 arah baru perubahan yang menjadi program prioritas, program strategis nasional, serta pokok-pokok pikiran DPRD. “Perencanaan ini harus mampu mengakomodasi kepentingan daerah sekaligus selaras dengan kebijakan pusat,” ujarnya, (26/01/26).
Irwan juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan. Menurut dia, sinergi antarkabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat diperlukan agar program yang dilaksanakan pada 2027 lebih fokus dan terintegrasi.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional.
“Tahun 2027 pemerintah daerah harus siaga terhadap keputusan pemerintah pusat. Ini menjadi tantangan bersama agar perencanaan dilakukan secara maksimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Irwan.
Pada kesempatan itu, Irwan menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja pemerintah daerah. Kabupaten Nunukan meraih peringkat pertama kategori informatif dalam keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Kalimantan Utara, predikat A- pada Indeks Pelayanan Publik 2025, tertinggi sepanjang sejarah daerah serta Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI dengan nilai 96,10. (dwi/man/tus/prokompim/red)
