NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Aspirasi petani dan nelayan di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, mengemuka dalam kegiatan reses yang digelar anggota DPRD Nunukan, Ramsah, Selasa (17/02/26).
Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 itu menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga infrastruktur dan pengembangan potensi desa.
Di bidang pertanian, warga menyoroti ketersediaan pupuk yang dinilai belum merata. Petani sawit mengaku masih kesulitan memperoleh pupuk produksi dalam negeri dan lebih banyak bergantung pada pasokan dari Malaysia.
“Pupuk sawit di sini lebih banyak dari Malaysia, kami ingin distribusi dari dalam negeri lebih diperhatikan,” ujar seorang petani sawit saat menyampaikan aspirasinya.
Selain persoalan pupuk, nelayan juga mengeluhkan belum meratanya bantuan alat tangkap dan pukat. Mereka berharap adanya pemerataan bantuan agar kelompok nelayan di Sebatik Timur dapat meningkatkan produktivitas.
Menanggapi hal itu, Ramsah menjelaskan bahwa pada 2025 sebanyak 33 kelompok nelayan telah menerima bantuan dengan total anggaran sekitar Rp1 miliar. Namun, pencairan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran daerah.
“Kami tidak bisa memenuhi seluruh permintaan dalam waktu bersamaan. Ini akan ditindaklanjuti secara bertahap. Reses ini memang dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan mengetahui kebutuhan warga,” kata Ramsah.
Ia menambahkan, sejumlah kelompok nelayan telah menerima bantuan mesin tempel 15 PK. Meski demikian, dukungan untuk kelompok lain akan tetap diupayakan sesuai alokasi anggaran berikutnya.
Menurut dia, bantuan bagi nelayan tidak hanya difokuskan pada satu kecamatan, melainkan dilakukan secara bergilir di wilayah Kabupaten Nunukan sesuai ketersediaan anggaran.
Di luar sektor pertanian dan perikanan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur jalan, termasuk akses menuju masjid dan jalan aspal yang terputus akibat penyesuaian anggaran 2025.
Sejumlah program pembangunan disebut tertunda akibat refocusing dan pergeseran prioritas, termasuk penanganan abrasi pesisir.
Ramsah memastikan perbaikan jalan lingkungan tetap menjadi perhatian untuk diusulkan kembali dalam anggaran berjalan.
Pada sektor pariwisata dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ia mendorong kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola destinasi, dan dinas teknis. Menurutnya, wilayah Sebatik memiliki garis pantai dan lanskap pesisir yang berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik ekonomi lokal.
“Bantuan ini anggaran pemerintah daerah yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Jika merata dan tepat sasaran, itu bagian dari ibadah bagi kita semua,” tutupnya. (tfk/dprdnnk/red)
