TANJUNG SELOR, KaltaraAktual.com- Wacana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan. Pegiat media sosial, Syafaruddin Thalib (ST) menilai langkah Gubernur Kaltara Dr.H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum merespons tawaran investor pembangunan rel kereta api merupakan bentuk keberanian pemimpin dalam membangun mimpi besar bagi daerah.
Menurut pria yang akrab disapa ST itu, seorang kepala daerah tak cukup hanya mengklaim hasil pembangunan, tetapi juga harus memiliki visi jangka panjang yang diwujudkan lewat langkah nyata.
“Pemimpin itu harus punya mimpi besar. Kalau tidak berani bermimpi, bagaimana daerah mau berkembang?” kata ST, Minggu (10/05/26).
Ia menilai polemik yang muncul di media sosial terkait rencana pembangunan kereta api di Kaltara justru melenceng dari substansi utama. Sebab, kata dia, proyek tersebut berasal dari tawaran investasi pihak swasta dan bukan menggunakan pembiayaan APBD maupun APBN.
“Yang perlu dipahami, ini bukan pemerintah tiba-tiba memprioritaskan proyek kereta api. Ada investor yang datang menawarkan pembangunan infrastruktur strategis tanpa membebani anggaran negara. Harusnya ini dilihat sebagai peluang,” ujarnya.
ST juga menyayangkan adanya kritik bernada sindiran yang menurutnya lebih condong pada serangan personal ketimbang kritik berbasis data dan analisis.
Ia bahkan menyinggung sikap seorang anggota DPR RI yang sebelumnya mengomentari rencana pembangunan tersebut di media sosial.
“Kalau kritik itu seharusnya disampaikan dengan data dan argumentasi yang jelas. Jangan malah terkesan nyinyir,” katanya.
Menurut ST, pembangunan infrastruktur besar memang membutuhkan proses panjang dan tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Namun, ia menilai langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah tetap penting sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. “Tidak ada pembangunan besar yang langsung jadi. Semua dimulai dari langkah pertama,” ucapnya.
Selain mendorong pembangunan jaringan rel kereta api, ST menyebut Gubernur Kaltara juga tetap memperjuangkan pembangunan akses jalan menuju wilayah pedalaman seperti Krayan dan Malinau.
“Jadi jangan seolah-olah pemerintah hanya fokus ke kereta api. Perjuangan pembangunan jalan di wilayah perbatasan juga tetap berjalan,” katanya.
Sebelumnya, PT Indonesia Transit Synergy melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan menawarkan investasi pembangunan jaringan kereta api di Kaltara.
Direktur Utama perusahaan tersebut, Rully Noviandar, menyebut nilai investasi proyek diperkirakan mencapai Rp20 triliun hingga Rp25 triliun.
Seluruh pembiayaan disebut berasal dari investor tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Proyek itu juga diklaim berpotensi membuka sekitar 2.000 lapangan kerja bagi masyarakat lokal. (***)
