TANJUNG SELOR, KaltaraAktual.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan dalam mendukung keberlanjutan sektor agroindustri. Salah satu fokus utama yang didorong yakni penguatan Program Kampung Iklim (ProKlim) dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Kepala DLH Kaltara, Hairul Anwar, mengatakan sektor agroindustri tidak hanya dinilai dari sisi produksi dan investasi, tetapi juga dari komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup. Penilaian itu meliputi pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, hingga upaya penanganan perubahan iklim.
“Perusahaan harus mampu menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan secara menyeluruh, baik dalam pengendalian pencemaran maupun pengelolaan limbah yang dihasilkan,” kata Hairul, Selasa (09/06/26).
Menurut dia, ProKlim menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim. Program tersebut dinilai membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar berjalan efektif dan berkelanjutan.
DLH Kaltara, kata Hairul, mendorong keterlibatan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga warga untuk memperkuat langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
Selain itu, aspek pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius dalam penilaian kinerja perusahaan agroindustri. DLH menilai pengelolaan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, recycle (3R) perlu diperkuat mulai dari sumbernya.
Hairul menyebut penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Rumah Swadaya Masyarakat (RSM) penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah.
“Pengelolaan sampah tidak hanya soal kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Sampah bisa diolah menjadi pupuk hingga sumber energi alternatif,” ujarnya.
Dalam proses penilaian, perusahaan juga diperhatikan dari penerapan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran udara dan air, serta pengelolaan limbah non-B3 secara berkelanjutan.
Tak hanya itu, perusahaan agroindustri turut dinilai dari inovasi ramah lingkungan, kepemilikan sertifikasi manajemen lingkungan, hingga tata kelola lahan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem.
DLH Kaltara juga memasukkan aspek tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari indikator penilaian. Program pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan warga sekitar wilayah operasional perusahaan menjadi salah satu poin yang diperhatikan.
Hairul berharap perusahaan di Kaltara dapat semakin aktif menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan hidup. (ik/*red)
