MALINAU, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Kabupaten Malinau memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan. Langkah ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Malinau Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Intulun Lantai II, Jumat (06/11/26).
Bupati Malinau Wempi W. Mawa diwakili Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik, dan Hubungan Lembaga, Yordin Ingan. Dalam kegiatan tersebut, Yordin membacakan sambutan Bupati sekaligus membuka rapat koordinasi secara resmi.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Yordin, reforma agraria disebut sebagai salah satu program strategis nasional untuk mewujudkan pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan.
Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan Asta Cita Presiden, khususnya mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, reforma agraria memiliki arti penting bagi Kabupaten Malinau. Wilayah yang luas, kondisi geografis yang beragam, serta keterikatan masyarakat dengan tanah dan sumber daya alam membutuhkan kebijakan pertanahan yang mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum.
“Melalui reforma agraria, diharapkan pemanfaatan tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mendorong produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian salah satu poin sambutan Bupati.
Rapat koordinasi awal ini juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria.
Setiap instansi diharapkan berperan aktif dalam menyatukan data, menyelaraskan program, serta mengidentifikasi berbagai persoalan pertanahan yang membutuhkan penanganan bersama.
Pemkab Malinau menilai pelaksanaan reforma agraria tidak cukup hanya melalui penataan aset atau pemberian kepastian hukum atas tanah. Program tersebut juga harus dibarengi penataan akses agar masyarakat bisa memperoleh manfaat ekonomi dari tanah yang dimiliki atau dikelola.
Penataan akses itu dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi, pendampingan masyarakat, peningkatan kapasitas, hingga pembukaan peluang pengembangan usaha berdasarkan potensi masing-masing wilayah.
Di sisi lain, penyelesaian persoalan pertanahan diminta tetap mengedepankan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan kepastian hukum. Aspek sosial budaya serta hak-hak masyarakat juga harus menjadi perhatian dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Hasil rapat koordinasi diharapkan tidak berhenti pada pembahasan administratif. Seluruh anggota gugus tugas didorong menghasilkan program kerja yang terukur, memiliki sasaran jelas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pemkab Malinau menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria melalui penguatan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan seluruh anggota gugus tugas.
Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar berbagai persoalan pertanahan dapat ditangani secara terpadu. Ego sektoral juga perlu dihilangkan sehingga setiap program berjalan searah dan tidak tumpang tindih.
Melalui penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria, pemerintah berharap penataan pertanahan di Kabupaten Malinau dapat berjalan lebih optimal, memberikan kepastian hukum, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. (prokompim/red)
