MALINAU, Kaltaraaktual.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus, membuka kegiatan Rembuk Agraria Pesisir DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Malinau Tahun 2026.
Kegiatan tersebut digelar di Dermaga KNTI, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kamis (05/11/26). Forum ini menjadi wadah bagi nelayan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan perairan.
Sekda Malinau Ernes menegaskan ruang pesisir dan perairan bukan sekadar wilayah geografis, melainkan ruang hidup masyarakat yang harus dijaga bersama. Kawasan tersebut juga menjadi sumber penghidupan bagi nelayan sehingga kelestariannya perlu mendapat perhatian semua pihak.
Dia mengapresiasi langkah KNTI yang menginisiasi rembuk tersebut. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk mempertemukan pemerintah dan masyarakat nelayan dalam mencari solusi atas berbagai persoalan di lapangan.
Ernes juga memaparkan sejumlah hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya dukungan pengembangan SPBU khusus nelayan, penyediaan tempat pendaratan ikan, hingga pembangunan pondok atau tempat beristirahat bagi nelayan di kawasan sungai.
Terkait rencana SPBU khusus nelayan, dia menjelaskan proses perizinannya tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku di Pertamina.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan nelayan di wilayah Apokayan, khususnya melalui program penebaran kembali ikan atau restocking untuk menjaga ketersediaan sumber daya perikanan.
Di sisi lain, Ernes mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Penggunaan racun dan setrum dalam menangkap ikan harus dihentikan karena dapat merusak ekosistem perairan.
Menurutnya, keberlanjutan sumber daya ikan sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya.
Dia berharap rembuk tersebut tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Harapannya, hasil rembuk ini dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas, baik untuk kebutuhan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya,” demikian pesan Sekda.
Ernes juga mengajak masyarakat nelayan, pemerintah, dan pihak perusahaan membangun kemitraan yang baik. Menurutnya, keseimbangan antara ruang hidup masyarakat dan ruang investasi perlu dijaga agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Melalui Rembuk Agraria Pesisir KNTI 2026 ini, pengelolaan sumber daya perairan di Kabupaten Malinau diharapkan semakin berkelanjutan. Selain menjaga ekosistem sungai, upaya tersebut juga diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. (nhk/prokompim/red)
