TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,09 persen dengan tingkat inflasi yang terjaga di angka 2,56 persen. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menilai capaian tersebut menunjukkan stabilitas ekonomi daerah masih terjaga.
Biro Perekonomian Kaltara, Ilham Zain, mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09 persen berada dalam rentang yang dinilai baik, yakni 5 hingga 7 persen.
“Jadi kita pertumbuhan ekonomi kan 5,09 itu masuk di rentang bagus karena antara 5 sampai 7 persen,” kata Ilham, Rabu (11/11/26).
Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menekan daya beli masyarakat dan berdampak terhadap penjualan produk pelaku usaha.
“Kalau tinggi nanti kasihan dunia usaha, dia berat laku barangnya karena daya beli masyarakat turun,” ujarnya.
Namun, inflasi yang terlalu rendah juga bukan kondisi ideal. Sebab, harga barang yang terlalu murah berpotensi mengurangi insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksi.”Nah kalau kerendahan, tidak ada insentif dia mau meningkatkan produksinya,” tambahnya.
Ilham menjelaskan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan harga agar kepentingan konsumen dan produsen tetap berjalan. Dengan begitu, aktivitas ekonomi bisa terus bergerak tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha.
Saat ini, penghitungan inflasi Kaltara mengacu pada perkembangan harga barang dan jasa di tiga wilayah, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Tanjung Selor. Data tersebut dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar pemantauan dan penyusunan kebijakan pemerintah.
Pengendalian inflasi juga melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai Sekretaris Daerah Kaltara. Tim tersebut berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Bank Indonesia (BI), BPS, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.
Ilham menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak semata-mata diukur dari tinggi atau rendahnya angka inflasi, tetapi bagaimana pemerintah mampu menjaga pergerakan harga tetap terkendali.
“Yang dibutuhkan itu pengendalian, bukan soal angka yang tinggi atau rendah lebih bagus. Pengendalian,” pungkasnya. (jm/red)
