TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkenalkan 15 kebijakan Pro-Karier ASN untuk mendorong transformasi manajemen kepegawaian. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah fleksibilitas kenaikan pangkat yang kini bisa diajukan setiap bulan, tidak lagi terbatas pada periode April dan Oktober.
Kebijakan tersebut dipaparkan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru, Bajoe Loedi Hargono, saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (12/11/26).
Kunjungan tersebut diterima Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, bersama Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara, Hasanuddin, jajaran perangkat daerah, serta sejumlah kepala sekolah dari Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.
Pertemuan berlangsung di Ruang Benuanta, Kantor Gabungan Dinas 2 Pemprov Kaltara, Tanjung Selor. Agenda tersebut membahas arah kebijakan nasional dalam pengelolaan ASN, terutama terkait pengembangan kompetensi dan jenjang karier aparatur.
Dalam pemaparannya, Bajoe menjelaskan 15 kebijakan Pro-Karier ASN yang disiapkan BKN untuk mendorong pelayanan kepegawaian lebih cepat, transparan, dan berbasis kompetensi.
Berikut 15 kebijakan Pro-Karier ASN yang dipaparkan BKN:
1. Kemudahan pencantuman gelar akademik dan profesi. Penyederhanaan proses pencantuman gelar, termasuk profesi dokter, perawat, apoteker, bidan, dan insinyur, sesuai persyaratan yang berlaku.
2. Percepatan uji kompetensi jabatan fungsional. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kepegawaian dibuat lebih fleksibel, bahkan hingga 12 kali dalam setahun.
3. Fleksibilitas kenaikan pangkat. ASN dimungkinkan memiliki pangkat lebih tinggi dibandingkan atasannya melalui ketentuan kenaikan pangkat yang lebih fleksibel.
4. Percepatan layanan kepegawaian. Penerapan standar pelayanan atau Service Level Agreement (SLA), dengan target penyelesaian penetapan maksimal lima hari kerja.
5. Independensi seleksi jabatan pimpinan tinggi. Penguatan independensi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, termasuk kebijakan pejabat BKN tidak lagi menjadi anggota panitia seleksi.
6. Kenaikan pangkat setiap bulan. Pengajuan kenaikan pangkat tidak lagi hanya dilakukan pada periode April dan Oktober, tetapi dapat diproses setiap bulan.
7. Otomasi kenaikan pangkat dan pensiun. Pemanfaatan sistem digital untuk mengotomatisasi proses kenaikan pangkat dan pensiun ASN.
8. Modernisasi manajemen talenta. Pengembangan manajemen talenta melalui pendekatan Talent DNA serta pemetaan potensi dan kompetensi ASN.
9. Integrasi e-kinerja harian. Pengintegrasian data kinerja harian ASN ke dalam sistem layanan kepegawaian sebagai bahan penilaian dan pengembangan karier.
10. Pembinaan manajemen ASN terintegrasi. Pengembangan pembinaan manajemen ASN melalui satu platform digital.
11. Lemari arsip digital ASN. Penyimpanan dokumen kepegawaian secara otomatis dalam akun digital ASN, termasuk ijazah dan SK CPNS.
12. Profiling kompetensi ASN tanpa biaya. Pelaksanaan pemetaan kompetensi dan potensi melalui program ProASN tanpa membebankan biaya kepada ASN.
13. Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB). Pemberian apresiasi kepada PNS berprestasi melalui mekanisme jemput bola untuk memfasilitasi proses kenaikan pangkat luar biasa.
14. Perlindungan kesejahteraan ASN. Penguatan perhatian terhadap kesejahteraan aparatur, termasuk program yang mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili.
15. Integrasi ASN Digital. Pengembangan satu platform digital berbagi pakai antarinstansi untuk mempermudah berbagai urusan administrasi kepegawaian.
Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa, mengatakan kebijakan Pro-Karier ASN menjadi bagian dari transformasi birokrasi yang perlu direspons seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, pengelolaan ASN ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada urusan administrasi. Pengembangan karier aparatur harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi.
“Pengelolaan ASN ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada administrasi kepegawaian, tetapi harus mampu memastikan setiap ASN mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengembangkan kompetensi dan kariernya,” demikian pesan yang disampaikan dalam penguatan manajemen ASN tersebut.
Dia menegaskan penempatan dan pengembangan karier ASN harus berlandaskan sistem merit. Dengan demikian, setiap aparatur memiliki kesempatan berkembang berdasarkan kemampuan dan kontribusinya terhadap organisasi.
Penguatan manajemen talenta, pemetaan kompetensi melalui ProASN, serta integrasi sistem digital juga diharapkan membantu Pemprov Kaltara memetakan kebutuhan sumber daya manusia aparatur.
Sosialisasi tersebut turut menyasar jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta para kepala sekolah. Mereka diharapkan memahami perubahan kebijakan kepegawaian, khususnya terkait pembinaan dan pengembangan karier ASN di sektor pendidikan.
Melalui koordinasi bersama Kanreg VIII BKN Banjarbaru, Pemprov Kaltara mendorong penerapan manajemen ASN yang lebih adaptif dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (**)
