TANJUNG SELOR, KaltaraAktual.com- Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan pendampingan kepada perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, (14/04/26) ni menjadi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sekaligus memastikan badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan secara optimal.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Fajar Mentari, mengatakan bahwa transparansi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Pendampingan ini kami lakukan untuk memastikan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang utuh dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi secara cepat, tepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi tidak hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan harus menjadi bagian dari budaya kerja di setiap badan publik.
Sementara itu, pada Kamis, (16/04/26) Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Utara Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Berlanta Ginting, juga melaksanakan kegiatan serupa di Kabupaten Bulungan.
Dalam kesempatan tersebut, Berlanta menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik.
Menurutnya, keberhasilan keterbukaan informasi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga kesiapan aparatur dalam memahami regulasi dan memberikan pelayanan yang responsif.
“Pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teknis sekaligus membangun komitmen bersama dalam mewujudkan badan publik yang informatif,” katanya.
Di akhir kegiatan, Fajar Mentari berharap seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Utara terus berbenah dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
Ia menilai sinergi yang terbangun melalui pendampingan ini dapat mendorong terciptanya budaya transparansi yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (**)
