Bupati Syarwani: Investasi Rp 13 Triliun Harus Berdampak ke Masyarakat Bulungan

oleh -1138 Dilihat
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Realisasi investasi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), mencapai sekitar Rp 13 triliun hingga triwulan III 2026. Capaian tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan investasi yang masuk turut membuka lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan realisasi investasi tersebut telah mencapai kurang lebih 97 persen dari target yang ditetapkan.

Hal itu disampaikan Syarwani saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dirangkai dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bulungan di Hotel Crown, Tanjung Selor, Rabu (18/11/26).

Menurutnya, investasi tidak boleh hanya dilihat dari besarnya nilai penanaman modal. Pemerintah daerah juga harus memastikan aktivitas usaha mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membantu mengatasi berbagai persoalan pembangunan,” kata Syarwani.

Baca Juga  Dorong Rumput Laut hingga Energi Surya Sebagai Pondasi Ekonomi Daerah

Dia mencontohkan potensi penyerapan tenaga kerja dari sektor perkebunan. Saat ini, terdapat sekitar 21 izin usaha perkebunan (IUP) di Kabupaten Bulungan dengan luas mencapai lebih dari 100 ribu hektare.

Syarwani menyebut, jika setiap perusahaan perkebunan mampu menyerap rata-rata 500 tenaga kerja, maka jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta akan sangat besar.

“Sebagai contoh, apabila 21 perusahaan perkebunan mampu menyerap rata-rata 500 tenaga kerja saja, maka tentu jumlah lapangan kerja yang tercipta akan sangat besar. Ini merupakan peluang yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Namun, dia mengingatkan masih terdapat sejumlah persoalan perizinan yang perlu diselesaikan. Salah satunya terkait kewajiban perusahaan perkebunan untuk menyesuaikan status perizinan menuju Hak Guna Usaha (HGU).

Menurutnya, belum seluruh IUP yang telah diterbitkan beralih menjadi HGU. Kondisi tersebut membutuhkan percepatan dari pelaku usaha sekaligus fasilitasi dan pendampingan pemerintah daerah.

Baca Juga  Bunyu Jadi Hub 13 Koperasi Nelayan Bulungan, Ada Gudang hingga Pabrik Es

Selain persoalan perizinan perkebunan, Syarwani juga menyoroti pentingnya kesesuaian kegiatan usaha dengan tata ruang wilayah.

Kabupaten Bulungan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Ruang. Dengan demikian, setiap pengajuan penyesuaian maupun penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) harus mengacu pada ketentuan tersebut.

“Jika kegiatan usaha yang diajukan tidak terakomodasi dalam tata ruang, tentu akan menjadi kendala dalam penerbitan KKPR maupun perizinan berikutnya,” jelasnya.

Dia mencontohkan kegiatan pertambangan galian C dan upaya mendorong pertambangan rakyat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan potensi kegiatan tersebut mendapat ruang dalam tata ruang agar masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan usaha sesuai ketentuan.

Pemkab Bulungan, lanjut Syarwani, telah mengusulkan sejumlah kepentingan daerah untuk diakomodasi dalam penyesuaian tata ruang Provinsi Kaltara

Dia juga meminta perangkat daerah teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum melalui bidang tata ruang, mengidentifikasi berbagai potensi daerah yang dapat diusulkan, termasuk kegiatan pertambangan galian C.

Baca Juga  Pemkab Bulungan Prioritaskan BBM Subsidi untuk Nelayan Kecil di Bawah 5 GT

Syarwani mengingatkan pelaku usaha agar terlebih dahulu memastikan kesesuaian ruang sebelum mengajukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari persoalan hukum maupun hambatan dalam proses penerbitan perizinan berikutnya.

“Saya ingin mengingatkan kepada para pelaku usaha yang hendak mengajukan PKKPR, agar terlebih dahulu memastikan informasi kesesuaian ruang melalui Dinas Pekerjaan Umum, khususnya bidang tata ruang,” tegasnya.

Dia berharap kolaborasi pemerintah daerah dan dunia usaha semakin kuat sehingga berbagai kendala investasi dapat diselesaikan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

“Kita membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan agar investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan dapat terus berjalan, berkembang, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokompim/red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan