UMP Kaltara Lebih Tinggi dari Tahun Lalu, Disnakertrans Ungkap Faktor Perhitungannya

oleh -1232 Dilihat
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami kenaikan sekitar 6,6 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP pada periode sebelumnya yang tercatat sebesar 5,4 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, mengatakan kenaikan tersebut diperkirakan setara dengan Rp200 ribu.

Menurut Asnawi, penentuan kenaikan upah minimum dilakukan berdasarkan sejumlah indikator. Di antaranya tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.

Baca Juga  Nasib Upah Buruh Kaltara 2027 Mulai Dibahas, Ini Penekanan Pemprov

“Dalam formulasi penentuan upah ini ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian dikalikan dengan indeks tertentu atau alfa. Itu yang menjadi salah satu dasar perhitungan kenaikan upah minimum,” jelas Asnawi, Kamis, (19/11/26).

Dia menyebutkan, rentang nilai alfa dalam formulasi pengupahan berada pada kisaran 0,5 hingga 1. Adapun nilai alfa yang digunakan di Kaltara sebesar 0,75.

Selain indikator ekonomi, pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam pembahasan penetapan upah minimum. Data kebutuhan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan Dewan Pengupahan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga  Gubernur Zainal Tekankan Pembinaan Karakter Generasi Muda Lewat Pramuka

Asnawi menjelaskan, UMP pada dasarnya merupakan standar kebutuhan bagi pekerja lajang. Sementara itu, KHL menggambarkan kebutuhan hidup satu keluarga yang terdiri dari empat orang, yakni suami, istri, dan dua anak.

“UMP itu standar kebutuhan untuk satu orang pekerja lajang, sedangkan KHL menggambarkan kebutuhan satu keluarga dengan dua anak. Pemerintah berupaya agar penetapan upah minimum bisa semakin mendekati kebutuhan hidup layak,” terangnya.

Baca Juga  Proyek SMA Negeri 10 Malinau Terhenti, Pemprov Kaltara Siapkan APBD untuk Lanjutkan Pembangunan

Lebih lanjut, dia mengatakan pembahasan pengupahan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha, pekerja, hingga akademisi.

Dalam proses tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan berbagai kepentingan. Sebab, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha.

Asnawi menegaskan, kebijakan pengupahan tidak bisa hanya mengakomodasi kepentingan satu pihak. Keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan pengusaha menjadi hal penting dalam menentukan besaran upah minimum. (pri/red)

 

Bagikan

Tinggalkan Balasan